Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah tengah menindak praktik under invoicing yang diduga menjadi salah satu sumber kebocoran penerimaan negara. Kementerian Keuangan telah mengidentifikasi beberapa perusahaan yang melakukan praktik tersebut dan saat ini sedang menghitung besaran potensi kerugian negara.

Upaya menindak under invoicing ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat sistem penerimaan pajak sekaligus menutup celah kebocoran pendapatan negara.

“Under invoicing kan banyak, kita sudah kejar. Udah, kita deteksi perusahaan-perusahaan yang mana yang melakukan under invoicing dan jumlahnya berapa. Saya pikir itu akan memperbaiki terus income kita ke depan,” ujar Purbaya saat ditemui awak media di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (16/3/2026).

Dari pengujian awal terhadap sejumlah perusahaan, Purbaya menyebut seluruhnya melakukan praktik tersebut, menunjukkan bahwa manipulasi nilai transaksi masih terjadi secara luas.

“Saya tes 10 perusahaan, semuanya under invoicing,” kata Purbaya.

Meski begitu, pemerintah belum mengungkapkan secara rinci nilai kerugian negara akibat praktik ini karena penghitungan masih berlangsung.

“Masih dihitung lagi,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah mulai menyiapkan langkah efisiensi anggaran dengan meminta kementerian dan lembaga menghitung potensi pemotongan belanja.

Purbaya mengungkapkan, rencana ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin oleh Menko Perekonomian. Langkah ini menjadi bagian dari antisipasi pemerintah apabila tekanan terhadap anggaran negara meningkat, terutama akibat fluktuasi harga energi global.

“Ada, tadi diskusikan nanti, kalau emang harga BBM yang naik terus kan langkah pertama ya itu. Efisiensi. Kita sudah persiapkan langkah-langkah yang diperlukan oleh kementerian lembaga nanti. Mereka sudah kita suruh siapkan, kita minta siapkan, berapa persen anggarannya dipotong dari situ,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (16/3/2026).

Purbaya menjelaskan pembahasan tersebut masih berada pada tahap awal sehingga besaran pemotongan anggaran masing-masing kementerian dan lembaga belum ditentukan.

“Belum, masih belum kita hitung. Ini baru meeting awal, jadi kan kita hitung," tuturnya.

Ia menambahkan Kementerian Keuangan akan memberikan arahan awal kepada kementerian dan lembaga untuk menyiapkan perhitungan penyesuaian anggaran dalam waktu dekat.

“Nanti kita mungkin akan dalam seminggu ke depan kementerian keuangan akan menentukan langkah awal bagi mereka untuk siap-siap ngitung. Tapi belum tentu eksekusi ya, kalau mau dipotong yang mana yang mau dipotong, kira-kira gitu,” pungkasnya.