JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa saat ini pemerintah masih mematangkan skema rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tahun 2026. Sejumlah opsi juga sedang dikaji, termasuk kebutuhan formasi di berbagai instansi serta penyesuaian dengan kondisi fiskal dan prioritas pembangunan nasional.

“Belum, sedang kita finalkan, kita rumuskan,” kata Prasetyo usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawakan Program Strategis Presiden Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Baca juga: Cek Rekening, THR ASN dan Pensiunan Sudah Cair Rp22,8 Triliun

Prasetyo mengungkapan bahwa saat ini hampir seluruh kementerian telah menyampaikan kebutuhan pegawai untuk rekrutmen ASN. Meski begitu, hingga kini angka pasti formasi belum bisa diumumkan. Pasalnya, jumlah kebutuhan ASN harus mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.

“Secara umum hampir tadi semua menteri yang hadir sudah menyampaikan kebutuhannya. Tetapi dalam kesempatan pada siang hari ini kami belum bisa menyampaikan angka secara detail karena tadi diskusinya kemudian berkembang ya,” ujar Prasetyo.

“Mungkin ada prioritas-prioritas terlebih dahulu yang harus kita penuhi karena bagaimanapun juga kita harus mempertimbangkan juga kondisi kemampuan kita secara fiskal. Contohnya seperti itu,” tambahnya.

Baca juga: MenpanRB Beri Semangat ASN yang Bekerja di IKN: Wajah Peradaban Baru Indonesia

Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini telah meminta seluruh kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan kebutuhan pegawai.

“Tapi bahwa ada kebutuhan dari setiap kementerian, dan Ibu Menpan-RB juga sudah berkirim surat kepada seluruh K/L ya, untuk dan pemerintah daerah juga untuk melakukan semacam pemetaan gitu. Meskipun sebenarnya secara terpisah kita di pusat juga melakukan pemetaan terhadap seluruh ASN yang sudah existing gitu. Jadi ini sedang dicari titik temunya nanti kalau bicaranya masalah jumlah,” katanya.

Prasetyo juga mengungkapkan wacana terkait pelibatan Kementerian Pertahanan dalam proses pendidikan dan pelatihan calon ASN apabila rekrutmen resmi dibuka. Hal ini dipertimbangkan karena Kementerian Pertahanan dinilai memiliki fasilitas lembaga pendidikan yang memadai dan tersebar di berbagai wilayah.

“Jadi begini, nantinya, nantinya pada saat kita nanti memutuskan untuk melakukan rekrutmen ya, maka kita minta Kementerian Pertahanan sebagai salah satu kementerian yang memiliki fasilitas lembaga-lembaga pendidikan yang cukup banyak dan cukup tersebar, nah itu untuk menjalankan pendidikan dan pelatihannya. Itulah kenapa rapat kita selenggarakan di Kementerian Pertahanan,” paparnya.

(shf)