Efektivitas suntikan modal jumbo senilai Rp23,7 triliun dari Danantara kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) pada pengujung 2025 kini memicu diskursus hangat. Langkah penyelamatan tersebut dinilai belum menyentuh akar persoalan yang mendera maskapai kebanggaan nasional ini.

Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, memberikan catatan kritis terhadap kondisi Garuda yang dinilai masih mengalami tantangan berat secara operasional maupun finansial. Baginya, sekadar menambah permodalan tanpa transformasi tata kelola yang menyeluruh hanya akan memperpanjang masa pemulihan perusahaan.

"Sejak awal, saya memandang suntikan dana tersebut perlu dibarengi dengan perbaikan mendasar. Jika persoalan di dalam tubuh perusahaan sudah sangat kompleks, penambahan dana tanpa membenahi sistem hanya akan menjadi beban di masa depan," ujar Mufti kepada Inilah.com di Jakarta, Jumat (20/3/2026).

Transformasi Tata Kelola Belum Membuahkan Hasil

Legislator dari Fraksi PDI-Perjuangan ini menyoroti budaya kerja dan arah bisnis yang dinilai belum optimal. Padahal, Garuda telah melibatkan tenaga ahli mancanegara bereputasi global, seperti Balagopal Kunduvara dari Singapore Airlines serta Neil Raymond Mills, untuk memperkuat manajemen.

Namun, kehadiran para profesional asing tersebut nyatanya belum mampu memberikan dampak instan pada kinerja keuangan. Kerugian Garuda tercatat meningkat hingga 4,5 kali lipat dengan pendapatan yang terkoreksi ke level US$3,21 miliar.

"Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama Garuda bukan semata-mata pada ketersediaan modal atau figur individu, melainkan pada sistem internal yang perlu direformasi secara total," tuturnya.

Mufti juga mencermati penurunan peringkat layanan Garuda dari maskapai bintang 5 menjadi bintang 4 versi Skytrax sebagai sinyal bahwa kualitas layanan global perusahaan tengah mengalami tekanan.

Daya Saing Harga dan Wacana Strategis Merger

Aspek daya saing harga tiket juga tak luput dari perhatian. Mufti membandingkan tarif Garuda yang mencapai Rp2 juta sekali jalan pada periode libur nasional, sementara Pelita Air mampu menawarkan harga yang jauh lebih kompetitif di angka Rp900.000.

"Masyarakat tentu berharap Garuda bisa lebih kompetitif. Jika harga tetap tinggi dan kurang terjangkau, dikhawatirkan masyarakat akan semakin beralih ke maskapai lain," jelas Mufti.

Terkait wacana merger dengan Pelita Air, Mufti mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati. Menurutnya, Pelita Air saat ini tengah menunjukkan performa yang sangat positif, baik dari sisi ketepatan waktu maupun kepercayaan publik. Ia berharap langkah strategis tersebut tidak justru mengganggu stabilitas performa Pelita Air yang sedang tumbuh.

Perlunya Evaluasi Terbuka dan Jujur

Menutup pernyataannya, Mufti mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan transparan terhadap keberlanjutan bisnis Garuda Indonesia. Transformasi yang dilakukan harus dipastikan memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat luas.

"Setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus kembali dalam bentuk kemaslahatan bagi rakyat. Kita perlu memastikan Garuda tidak hanya bertahan sebagai simbol, tetapi juga mampu menjadi entitas bisnis yang sehat dan berdaya saing tinggi di kancah global," pungkasnya.