JAKARTA, KOMPAS.com- Memanasnya konflik di Timur Tengah memicu kekhawatiran terhadap kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, pemerintah masih memantau perkembangan situasi sebelum menentukan langkah kebijakan.

Pemerintah membuka kemungkinan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jika lonjakan harga minyak dunia terus berlanjut.

Baca juga: Antisipasi Risiko Konflik Timur Tengah, Misbakhun Dorong Pemerintah Jaga Stok Energi dan Arus Logistik

Purbaya menjelaskan, pemerintah telah melakukan simulasi terhadap sejumlah skenario kenaikan harga minyak.

Hasil perhitungan menunjukkan defisit anggaran berpotensi meningkat jika harga minyak melonjak.

“Kalau harga minyak naik ke 92 dollar AS per barrel apa dampaknya ke defisit? Kalau tidak melakukan apa-apa, defisit kita naik ke 3,6 sampai 3,7 persen dari PDB,” kata Purbaya dalam buka bersama wartawan di Kementerian Keuangan, Jumat (6/3/2026).

Baca juga: Harga Minyak Berpotensi Jebolkan Batas Defisit APBN, Ekonom Ingatkan Risiko Fiskal

Pemerintah mempertimbangkan beberapa langkah untuk menahan tekanan terhadap APBN.

Salah satu opsi berupa penyesuaian belanja negara. Pemerintah juga membuka kemungkinan berbagi beban dengan masyarakat melalui penyesuaian harga BBM subsidi.

Pemerintah juga menyiapkan realokasi belanja negara. Program yang dinilai tidak mendesak berpotensi ditunda atau digeser ke tahun berikutnya.

Baca juga: Purbaya Pastikan Kenaikan Harga Minyak Imbas Iran vs Israel Tak Ganggu RI

Purbaya menegaskan, belanja yang berdampak langsung bagi masyarakat tetap menjadi prioritas.

Pengeluaran yang tidak mendukung kebutuhan utama berpotensi ditunda. Contohnya pengadaan barang atau proyek tertentu.

Anggaran MBG Diotak-atik

Purbaya juga mempertimbangkan efisiensi pada sejumlah komponen belanja program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Baca juga: Purbaya Pertimbangkan Efisiensi MBG, BGN Ikut Putusan Presiden

Langkah tersebut dipertimbangkan jika tekanan terhadap APBN meningkat akibat lonjakan harga minyak dunia.

Purbaya menjelaskan, efisiensi tidak akan menyentuh komponen utama penyediaan makanan bagi penerima manfaat.

Pemerintah akan mengevaluasi pengeluaran pendukung program.

Baca juga: Defisit APBN Tembus Rp 135,7 Triliun pada Februari 2026

Contohnya pembelian perlengkapan atau fasilitas tambahan yang tidak berkaitan langsung dengan penyediaan makanan.

Selain program MBG, pemerintah juga membuka kemungkinan penyesuaian belanja kementerian atau proyek pembangunan tertentu.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kesehatan fiskal.

Baca juga: Kemenkeu: Konflik Timur Tengah Bisa Tekan Inflasi dan Rupiah, tapi APBN Berpotensi Dapat Windfall

Purbaya mengatakan, pemerintah memiliki pengalaman menghadapi lonjakan harga minyak dunia.

Ia menyinggung periode ketika harga minyak mencapai sekitar 150 dollar AS per barrel.

“Waktu itu ekonomi memang melambat, tapi tidak jatuh. Kita punya pengalaman mengatasi situasi seperti itu,” kata dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Ditutup Iran untuk Latihan Militer, Selat Hormuz Milik Siapa?