Ringkasan Berita:

• Sorotan terhadap mahalnya harga tiket pesawat terutama tujuan kawasan Indonesia Timur kembali mengemuka.
• Anggota DPR menyoroti soal keterbatasan maskapai penerbangan yang melayani kawasan timur Indonesia.
• Menurut Robert, struktur industri penerbangan nasional saat ini tidak sehat karena hanya didominasi dua kelompok besar.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat Daya, Robert J. Kardinal, mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dapat segera menerbitkan kebijakan strategis untuk memutus praktik dugaan monopoli dan duopoli rute penerbangan, khususnya di kawasan timur Indonesia seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Menurut Robert, struktur industri penerbangan nasional saat ini tidak sehat karena hanya didominasi dua kelompok besar yakni Grup Lion dan Grup Garuda. 

Kondisi tersebut membuat harga tiket pesawat sulit turun dan cenderung tidak rasional, terutama untuk rute-rute ke wilayah timur Indonesia.

Ia menyoroti bahwa sebagian besar layanan penerbangan domestik, termasuk ke daerah terpencil, praktis dikuasai oleh maskapai dalam satu grup yang sama.

Di Papua misalnya, rute-rute perintis hingga kota kecil hanya dilayani oleh Wings Air, Lion Air, dan Super Air Jet yang berada dalam satu payung bisnis.

Harga tiket mahal

Dia mencontohkan rute Jakarta-Sorong saja harga tiket pesawat dapat tembus Rp 15-20 juta sekali jalan. 

"Harga tiket menjadi mahal karena tidak ada kompetisi. Mau tidak mau harus beli, meskipun harganya bisa mencapai Rp15 juta sampai Rp20 juta untuk sekali jalan,” ujar Robert dalam keterangannya, Kamis (26/3/3035).

Selain dominasi maskapai, Robert juga menyinggung keterbatasan armada maskapai milik Pemerintah seperti Garuda Indonesia dan Citilink yang dinilai tidak mampu menjangkau seluruh rute secara optimal.

"Garuda-Citilink (BUMN) tidak mampu atau sengaja dibuat tidak mampu ditambah lagi dengan aturan (regulator) sehingga terjadilah monopoli," ujarnya.

Ia menilai tidak semua rute harus dipaksakan dilayani oleh maskapai pelat merah.

Karena itu, dia meminta maskapai swasta lain bisa dilibatkan atasi persoalan ini, 

“Garuda sebaiknya fokus pada rute gemuk dan menguntungkan saja. Jangan semua rute diambil, apalagi kalau justru membebani keuangan negara,” katanya.

Lebih jauh, ia mengungkap bahwa kondisi ini diperparah oleh praktik duopoli yang menciptakan “ilusi kompetisi”.

Di balik banyaknya merek maskapai, perputaran pasar sebenarnya hanya berputar pada dua kelompok besar, sehingga ruang persaingan menjadi sempit.

Ia menilai, situasi tersebut berimplikasi langsung pada mahalnya tiket pesawat dan terbatasnya akses transportasi udara bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

 "Ini juga yang saya alami di dapil saya di Papua sana. Yang masuk ke kampung-kampung di Papua itu, yang ada kan hanya Susi Air. Akhirnya ya harganya sih suka-suka dia. Jadi tidak ada pilihan bagi masyarakat Papua, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, rakyat yang di kampung.kampung, mereka tidak punya opsi (maskapai) lain." sesalnya.

Sebagai solusi, Robert mendorong Kementerian Perhubungan membuka seluas-luasnya akses bagi maskapai swasta, bahkan termasuk dari luar negeri, untuk masuk melayani rute domestik di Indonesia, terutama di wilayah yang belum terlayani optimal.

“Kalau swasta dalam negeri belum mampu, buka saja untuk maskapai dari Singapura, Malaysia, Australia, bahkan Eropa atau China. Yang penting masyarakat punya pilihan dan harga bisa turun,” tegasnya.

Ia menyebut sejumlah maskapai bertarif rendah (low cost carrier) seperti Scoot asal Singapura, Jetstar (Australia), AirAsia dan Firefly (Malaysia) dapat menjadi alternatif untuk menciptakan persaingan sehat di pasar domestik.

Selain membuka akses pasar, Robert juga menyoroti perlunya reformasi kebijakan avtur yang saat ini masih dimonopoli oleh satu pihak.

Ia mengusulkan agar maskapai diberikan izin mengimpor bahan bakar sendiri guna menekan biaya operasional.

“Kalau avtur saja dimonopoli, bagaimana harga tiket bisa kompetitif? Maskapai harus diberi ruang untuk mencari biaya yang lebih efisien,” ujarnya.

Robert juga menyinggung aspek ketenagakerjaan di sektor penerbangan, khususnya di Papua.

 Ia menilai keterlibatan tenaga kerja lokal masih sangat minim, baik sebagai pilot, awak kabin, maupun tenaga bandara.

“Harusnya anak-anak Papua diberi kesempatan lebih besar. Coba lihat karyawannya dari 100 orang, yang anak Papua mungkin cuma 10. Mestinya dibalik. Kalau karyawannya 100, anak Papua 90, bukan 10," harapnya.

Transportasi negara kepulauan

Ia menegaskan pembukaan pasar dan perbaikan regulasi harus diiringi dengan keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

Robert menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan sangat bergantung pada transportasi udara.

 Karena itu, keberadaan sistem penerbangan yang kompetitif dan terjangkau menjadi kebutuhan mendesak.

Dia lalu mengutip pernyataan mantan Presiden RI yang juga Bapak Dirgantara Indonesia, Baharuddin Jusuf Habibie yang menegaskan bahwa Indonesia, sebagai negara kepulauan, tidak bisa hanya mengandalkan transportasi darat (kereta api/jalan raya) atau laut.

Transportasi udara adalah keharusan untuk menyatukan Nusantara dan mempercepat mobilitas manusia serta barang

"Amerika saja, walaupun sudah ada jalan raya, highway, sudah ada kereta api masuk sampai semua kampung-kampung, tetapi penduduk Amerika yang 400 juta orang itu, satu tahun itu 1,6 miliar orang naik pesawat. Tetap pesawat dibutuhkan. Apalagi kita. Yang pulau-pulau. Padahal satu Amerika itu satu daratan," tegasnya.