Ringkasan Berita:

• Negara-negara anggota Uni Eropa secara resmi menolak permintaan AS untuk kirim pasukan angkatan laut ke Selat Hormuz demi hindari keterlibatan militer dalam perang dengan Iran.
• Kepala Kebijakan Luar Negeri UE, Kaja Kallas, bersama pemimpin negara seperti Jerman, Italia, dan Inggris, lebih memilih solusi diplomatik dibandingkan eskalasi militer
• Misi angkatan laut UE saat ini, seperti Operasi Aspides di Laut Merah, ditegaskan tidak dirancang untuk diperluas jangkauannya ke Selat Hormuz.

TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah negara anggota Uni Eropa (UE) secara resmi menolak seruan dari Amerika Serikat (AS) untuk mengerahkan kekuatan angkatan laut ke Selat Hormuz. 

Melansir laporan Anadolu Ajansi, negara-negara tersebut menegaskan tidak memiliki niat untuk terlibat secara militer dalam konflik yang terus meningkat dengan Iran.

Adapun kebijakan ini diduga disepakati pascapertemuan para menteri luar negeri UE di Brussel.

Hal ini ditegaskan oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri UE, Kaja Kallas, pada Senin (16/3/2026)

"Negara-negara anggota Uni Eropa tidak memiliki keinginan untuk terlibat secara aktif dalam aksi militer melawan Iran dan kami tidak memiliki kepentingan dalam perang yang tidak berujung." terang Kaja Kallas.

Kallas juga menggarisbawahi bahwa UE saat ini berfokus pada penguatan keamanan maritim negara anggotanya yang saat ini berlangsung melalui Operasi Aspides di Laut Merah.

Ia juga dapat memastikan bahwa para anggota memiliki minat yang sangat rendah untuk memperluas jangkauan misi maritim tersebut hingga ke Selat Hormuz.

"Tidak ada yang ingin terjun secara aktif dalam perang ini," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani.

Tajani menggarisbawahi bahwa misi angkatan laut UE yang bertugas mengawal kapal dagang serta operasi antipembajakan tidak dirancang untuk beroperasi di Selat Hormuz.

"Kami bersedia memperkuat misi-misi seperti di Operasi Aspides, namun saya rasa misi tersebut tidak dapat diperluas hingga mencakup Selat Hormuz." ungkap Tajani.

Baca juga: Saat Donald Trump Mulai Ditolak oleh Para Sekutu AS

Jerman juga menutup kemungkinan pengiriman pasukan ke wilayah Teluk. 

Hal ini diungkapkan oleh Kanselir Friedrich Merz yang menegaskan bahwa Berlin akan terus menyerukan solusi politik yang cepat dibandingkan dengan aksi militer untuk mengatasi konflik tersebut.

Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius, juga memperingatkan bahwa pengerahan pasukan di luar wilayah NATO memerlukan persetujuan hukum dan izin parlemen.

"Ini bukan perang kami, bukan kami yang memulainya. Kami menginginkan solusi diplomatik dan akhir yang cepat bagi konflik ini," terang Boris

Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, juga menepis tekanan AS untuk bergabung dalam upaya militer di kawasan tersebut.

Ia menyatakan bahwa Inggris tidak akan terseret ke dalam perang yang lebih luas dan menekankan bahwa pengerahan pasukan apa pun harus memiliki mandat hukum.

Sebelumnya, pada Senin, Trump mengeklaim bahwa "banyak negara" tengah bersiap membantu AS untuk membuka kembali Selat Hormuz.

Namun, ia tidak menyebutkan nama negara-negara tersebut dengan alasan kekhawatiran bahwa mereka bisa menjadi target Iran.

Baca juga: Sebagian dari 5 Ribu Marinir AS Sudah Tiba di Timur Tengah, Operasi Darat Sisir Nuklir Iran?

Selat Hormuz telah menjadi pusat kekhawatiran pasar energi global sejak Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran mengumumkan penutupan jalur tersebut bagi sebagian besar kapal di tengah serangan AS-Israel ke negara itu yang dimulai pada 28 Februari.

Sebelum perang pecah, sekitar 20 juta barel minyak melintasi selat tersebut setiap harinya. Gangguan pada jalur ini telah menyebabkan harga minyak dunia melonjak.

Sejauh ini, serangan AS-Israel terhadap Iran telah menewaskan lebih dari 1.200 orang, termasuk Ali Khamenei yang sebelumnya menjabat sebagai Pemimpin Tertinggi Iran.

Iran sendiri telah membalas dengan serangan pesawat nirawak (drone) dan rudal yang menargetkan Israel, Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk yang menampung aset militer AS.

(Tribunnews.com/Bobby)