JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah sedang menggodok dan mematangkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi para aparatur sipil negara (ASN) maupun pekerja swasta.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan ini dibuat demi melakukan penghematan di tengah naiknya harga minyak dunia pascakonflik Timur Tengah.

"Terkait dengan kajian bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home," kata Airlangga usai melakukan rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Baca juga: Soal WFH ASN-Swasta, Airlangga Sebut Dapat Hemat BBM Secara Signifikan

Menurut Airlangga, kebijakan WFH ini dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan.

Dengan sistem WFH, jumlah mobilitas pekerja yang menggunakan BBM juga akan berkurang.

“Penghematannya cukup signifikan seperlima, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,” ungkap Airlangga

WFH 1 Hari dalam Seminggu

Rencananya, pemerintah akan menerapkan pemberlakukan WFH selama satu hari kerja dalam seminggu.

Meski begitu, teknis lebih lanjut soal implementasinya masih digodok pemerintah.

"Satu hari dalam lima hari kerja," ungkap Airlangga.

Baca juga: Menko Airlangga: WFH 1 Hari Kerja Dimulai Setelah Lebaran

Dia juga memastikan, kebijakan ini tidak hanya akan diterapkan oleh ASN saja, tetapi juga pekerja swasta.

"Nah itu teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga pemda-pemda. Nah ini semuanya kita sedang siapkan lagi," tegasnya.

Dia mengaku belum mengetahui berapa lama durasi kebijakan WFH ini akan dilakukan. Sebab, hal ini menyesuaikan dinamika global.

Namun, Airlangga menambahkan, kemungkinan penerapan kebijakan WFH ini akan dimulai selepas Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, ketika teknis kebijakannya sudah rampung.

"Pasca lebaran, tapi nanti kita akan tentukan kapan waktunya," tuturnya.

Baca juga: Pemerintah Akan Terapkan WFH 1 Hari dalam Seminggu untuk ASN hingga Swasta

Arahan Prabowo soal Penghematan

Adapun kebijakan ini sebelumnya sempat menjadi arahan Presiden RI Prabowo Subianto kepada para menterinya dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2026) lalu.

Kala itu, Presiden Prabowo mewacanakan adanya penghematan menyusul konflik yang terjadi di Timur Tengah pasca Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Iran.

Kepala Negara pun merincikan, sejumlah langkah yang dapat dilakukan adalah memberlakukan work from home atau bekerja dari rumah, melakukan efisiensi, hingga menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar.

Baca juga: Perang Iran Tak Kunjung Usai, Ide WFH ASN hingga Hemat Listrik Mengemuka

"Umpamanya berapa ASN dan pejabat tidak usah ke kantor, mengurangi macet dan melaksanakan penghematan besar-besaran. Mengurangi hari kerja pun harus kita pertimbangkan dan langkah-langkah penghematan lainnya," imbuh Prabowo.

Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) ini menuturkan, penghematan tetap perlu dilakukan meski situasi kini belum mencapai tingkat terburuk.

Dengan begitu, defisit APBN tidak membengkak lebih lanjut akibat kenaikan harga minyak dunia pasca konflik.

"Saya percaya dua tiga tahun kita akan sangat kuat, tapi tetap kita harus hemat konsumsi. Dengan demikian kita berharap kita akan selalu menjaga bahwa kita defisit kita tidak tambah. Bahkan, cita-cita kita adalah kalau bisa kita tidak punya defisit," ujar Prabowo.

Baca juga: Cak Imin Jelaskan Ide WFH untuk ASN Demi Hemat BBM Merespons Perang Iran

Jangan Ganggu Pelayanan Publik

Rencana pemerintah soal WFH bagi ASN juga mendapat dukungan dari Komisi II DPR RI.

Hanya saja, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengingatkan, kebijakan itu jangan sampai mengganggu pelayanan publik.

"Dan yang terpenting bagi kami adalah program WFA atau work from anywhere itu sama sekali tidak mengganggu pelayanan publik," kata Rifqi saat dihubungi, Sabtu (14/3/2026).

Jika pemerintah ingin menerapkan kebijakan WFH ASN, ia meminta agar setiap kementerian/lembaga memiliki Key Performance Indicator (KPI) yang jelas.

Baca juga: Skenario Penghematan Pemerintah: Pengurangan Jam Kerja hingga WFH ASN

Menurut Rifqi, KPI yang jelas diperlukan agar setiap pekerjaan yang ada tetap terselesaikan dengan baik.

"Kita tidak boleh sama sekali mentolerir hadirnya konversi dari kegiatan konvensional ke WFH itu membuat kemudian pelayanan publik dan kegiatan-kegiatan berpemerintahan itu justru bisa mengganggu kehadiran negara terhadap masyarakatnya," tuturnya.

Sepanjang dua hal itu dilakukan, Rifqi menegaskan, Komisi II DPR sangat memberi dukungan dan memakluminya.

Sebab, menurutnya, rencana ini dimaksudkan untuk melakukan penghematan atau efisiensi terhadap biaya operasional birokrasi dan ASN kita agar fluktuasi dan kontraksi APBN akibat adanya konflik Timur Tengah.

"Terutama subsidi terhadap BBM dan hal-hal lain yang memungkinkan melemahnya nilai rupiah, itu bisa tetap terkendali dengan baik," lanjut dia.

Baca juga: Pimpinan Komisi II Dukung Pemerintah Kaji WFH ASN untuk Penghematan

Selain itu, ia menekankan pemerintah harus memastikan bahwa postur APBN juga terus berpihak kepada rakyat.

Misalnya dengan subsidi-subsidi seperti yang selama ini diberikan kepada masyarakat baik subsidi pupuk, subsidi pangan, subsidi di bidang sosial.

"Termasuk subsidi BBM kepada mereka yang membutuhkan harus tetap diberikan di tengah ketidakpastian dan atau kontraksi yang hadir saat ini," ucap Rifqi.