Jakarta, NU Online

Dosen Fakultas Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang (Unnes) Edi Subkhan mengkritik pengalihan anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan pemerahan anggaran MBG dari 20 persen anggaran pendidikan menunjukkan ketidakpahaman pemerintah terhadap skala prioritas.

"Sejak awal ketika jelas alokasi budget MBG menyedot anggaran 20 persen untuk sektor pendidikan, sejak itu pula terlihat bahwa pemerintah tampak tidak paham skala prioritas di tengah keterbatasan anggaran," ujarnya kepada NU Online pada Selasa (14/4/2026).

Ia menambahkan, sebenarnya program MBG tergolong penting, tetapi harus mempertimbangkan prioritas penerima manfaat, seperti sekolah di daerah pinggiran, komunitas marjinal, miskin dan sejenisnya.

"Anggarannya pun jangan ambil dari 20 persen APBN pendidikan, tapi ambil dari Kementerian Sosial dan Kesehatan," jelasnya.

"Mengapa? Karena 20 persen anggaran pendidikan saja belum bisa mendongkrak mutu pendidikan, pemerataan pendidikan juga belum sepenuhnya, kok malah anggarannya dikurangi untuk makan siang. Jelas ini keputusan yang tidak tepat," lanjutnya menambahkan.

Edi menjelaskan, dampak pengalihan anggaran tersebut mulai terasa. Misalnya, munculnya kecemburuan sosial antara guru dan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal ini muncul akibat guru yang lulusan fakultas pendidikan digaji lebih murah dibanding pegawai SPPG. Bahkan pegawai SPPG bisa diangkat menjadi PPPK.

"Kecemburuan sosial ini menjadi bara dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa meletup dan akan menimbulkan konflik sosial," ungkapnya.

Ia menegaskan, pemerintah perlu mengevaluasi pengalihan anggaran pendidikan tersebut. Evaluasi kebijakan ini penting untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Menurutnya, anak berprestasi bukan karena setiap hari mengonsumsi MBG, melainkan karena dukungan pembelajaran yang memadai. "Mau tiap hari dapat MBG pun, tapi fasilitas sekolah tidak ada, kelas mau roboh, guru mengajar tidak fokus karena gaji sedikit, ya pasti tidak akan berprestasi anak-anak itu," tandasnya.

Sementara itu, Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Dailatus Syamsiyah juga mengkritik program unggulan pemerintah tersebut. Program MBG rawan menjadi ladang korupsi. 

Ia menyebut, harusnya anggaran program MBG dialihkan untuk menaikkan gaji atau tunjangan guru hingga sarana dan prasarana sekolah. "Bukan untuk makan siang yang hampir setiap hari terbuang sia-sia karena anak tidak doyan," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas utama. Ia juga menilai kebijakan pemerintah mengalihkan anggaran pendidikan untuk program MBG kurang tepat.

"Bukan berarti makan itu tidak penting, justru penting banget. Tapi ya jangan mengambil jatah pendidikan. Sekolah masih banyak yang butuh perbaikan, kualitas belajar anak belum merata, gaji guru juga masih memprihatinkan," keluhnya.

Dail, sapaan akrabnya, juga menyoroti soal kritik salah satu siswa madrasah aliyah di Kudus, Jawa Tengah, terhadap program MBG. Ia menilai pemerintah harus belajar mendengar masukan atau kritik dari siswa tersebut.

Ia mengatakan kebijakan yang baik harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat kelas bawah. Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap masukan atau kritik dari masyarakat.

Ia menyatakan, pada dasarnya tujuan program MBG adalah baik. Menurutnya, masyarakat juga akan menerima manfaat kebaikan dari program tersebut apabila cara menjalankan dan alokasi sumber anggaran tersebut tepat. Hal penting lainnya, pemerintah juga harus mau mendengarkan kritik dari masyarakat 

"Kalau dipaksakan terus tanpa evaluasi, jadi khawatir programnya mahal, tapi manfaatnya tidak maksimal," terangnya.

Lebih lanjut, Dail menegaskan bahwa program MBG cukup penting, tetapi bukan dengan memerah anggaran pendidikan. Selain itu, penerima manfaat harus tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

"Kalau anak-anak saja sudah bisa protes, itu tandanya harus diperbaiki, bukan diabaikan. Itu saja," tuturnya.