VIVA –Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengonfirmasi bahwa telah terjadi komunikasi dengan Amerika Serikat, baik secara langsung maupun melalui negara-negara di kawasan teluk, di tengah perang yang sedang berlangsung antara AS, Israel, dan Iran.

Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Araghchi menegaskan bahwa komunikasi tersebut tidak berarti Iran sedang bernegosiasi dengan Washington.

“Saya menerima pesan dari utusan khusus AS, Steve Witkoff, secara langsung seperti sebelumnya, dan itu tidak berarti kami sedang bernegosiasi,” ujarnya seperti dikutip dari laman Al Jazeerah, Rabu 1 April 2026.

Ia juga membantah klaim adanya perundingan dengan pihak mana pun. Menurutnya, semua pesan disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri atau diterima oleh lembaga tersebut, meski komunikasi antar badan keamanan tetap berlangsung.

Araghchi menjelaskan bahwa Iran tidak memiliki pengalaman yang baik dalam bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Ia menyinggung kesepakatan yang pernah dicapai beberapa tahun lalu, namun kemudian dibatalkan sepihak oleh AS, merujuk pada perjanjian nuklir tahun 2015 (JCPOA).

“Kami tidak percaya bahwa negosiasi dengan AS akan membuahkan hasil. Tingkat kepercayaan kami nol,” katanya. “Kami tidak melihat adanya itikad baik.”

Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, juga menyampaikan hal senada. Pada Selasa, ia mengatakan bahwa AS tidak benar-benar percaya pada diplomasi, mengingat Iran diserang dua kali saat proses negosiasi masih berlangsung.

Dalam percakapan telepon dengan Presiden Dewan Eropa, Antonio Costa, Pezeshkian menegaskan bahwa Iran memiliki keinginan untuk mengakhiri perang, tetapi membutuhkan jaminan agar serangan tidak terulang kembali.

Di sisi lain, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dalam konferensi pers di hari yang sama mengatakan bahwa Washington ingin mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang dan membuka kembali Selat Hormuz. Namun, ia juga menegaskan bahwa AS siap untuk terus bernegosiasi dengan bom jika diperlukan.

Selat Hormuz

Terkait Selat Hormuz, Araghchi menjelaskan bahwa jalur tersebut berada di wilayah perairan Iran dan Oman, sehingga wajar jika digunakan secara strategis.

“Bagi kapal-kapal dari negara yang sedang berperang dengan kami, selat ini ditutup. Itu hal yang wajar dalam kondisi perang dan kami tidak bisa membiarkan musuh menggunakan perairan kami untuk kepentingan dagang,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa kapal dari negara lain memilih tidak melintasi selat tersebut karena alasan keamanan, tingginya biaya asuransi, atau pertimbangan lainnya. Beberapa negara bahkan disebut telah melakukan komunikasi dengan Iran terkait hal ini.

Menurutnya, setelah perang berakhir, keamanan Selat Hormuz akan ditentukan bersama oleh Iran dan Oman, dan tidak menutup kemungkinan kembali menjadi jalur pelayaran yang aman dan damai.

Menanggapi laporan kemungkinan operasi darat AS di Iran, Araghchi menegaskan bahwa negaranya tidak gentar.

“Kami menunggu mereka. Saya rasa mereka tidak akan berani melakukan itu. Kami siap menghadapi mereka dengan kekuatan penuh,” sambung dia.

Ia menegaskan bahwa Iran sangat siap menghadapi serangan darat dalam bentuk apa pun.

“Kami tahu betul cara mempertahankan diri. Dalam perang darat, kami bahkan lebih siap. Kami berharap mereka tidak membuat kesalahan itu,” ujarnya.

Araghchi juga mengungkapkan bahwa Iran belum memberikan tanggapan atas proposal 15 poin yang diajukan AS, dan juga belum mengajukan syarat atau proposal balasan.

Sementara itu, jurnalis Al Jazeera di Teheran, Ali Hashem, menyebut bahwa sebagian besar pernyataan Araghchi bukan hal baru. Namun, yang menjadi sorotan adalah adanya komunikasi langsung dengan Steve Witkoff serta pembahasan di level keamanan.

Pekan lalu, sumber diplomatik senior mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Iran telah menerima rencana 15 poin dari AS yang bertujuan mengakhiri perang. Rencana tersebut mencakup berbagai usulan, mulai dari komitmen Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir hingga pembatasan jumlah dan jangkauan rudal.

Meski begitu, Araghchi kembali menegaskan bahwa Iran hanya akan menerima penghentian total semua serangan di kawasan, bukan sekadar gencatan senjata.