JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menggandakan komitmen jaminan reasuransi menjadi USD40 miliar atau sekitar Rp679 triliun guna melindungi kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Langkah strategis ini diambil untuk memulihkan arus lalu lintas di jalur air vital tersebut yang saat ini terganggu oleh blokade Iran dan eskalasi konflik selama lima minggu terakhir.

"Bersama Chubb, para penjamin asuransi Amerika terkemuka ini membawa pengalaman underwriting mendalam dalam cakupan maritim dan perang maritim, memperkuat upaya kami untuk memulihkan kepercayaan dalam perdagangan maritim," ujar CEO US International Development Finance Corp (DFC) Ben Black dalam pernyataan resminya dikutip dari Bloomberg, Sabtu (4/4/2026).

Baca Juga: China Tegas Salahkan AS dan Israel soal Iran Tutup Selat Hormuz

Penambahan nilai jaminan ini dimungkinkan setelah sejumlah raksasa asuransi seperti AIG, Berkshire Hathaway, Travelers, Liberty Mutual, Starr, dan CNA sepakat bergabung dengan Chubb dalam konsorsium tersebut. Keterlibatan perusahaan-perusahaan besar ini menandai upaya konkret DFC untuk meredam keguncangan pasar energi akibat tersumbatnya akses pelayaran di wilayah tersebut.

Selat Hormuz merupakan urat nadi energi dunia yang menyalurkan sekitar seperlima dari total pasokan minyak dan gas alam cair global. Penutupan efektif jalur ini telah memicu krisis energi luas, yang berdampak signifikan pada negara konsumen besar seperti India serta menyebabkan harga bensin di AS melambung di atas USD4 per galon.

Presiden Donald Trump mengungkapkan rasa frustrasinya atas kegagalan sekutu dalam membantu pembukaan kembali jalur pelayaran tersebut. Melalui media sosial, Trump menegaskan ambisinya untuk segera menetralkan situasi dan mengamankan kekayaan energi dari wilayah tersebut, meskipun rincian langkah teknis yang akan diambil pemerintahannya masih belum diungkap secara publik.

Meski komitmen finansial telah dipertebal, para pelaku industri pelayaran dilaporkan masih ragu untuk kembali melintasi Selat Hormuz secara masif. Kekhawatiran utama para pemilik kapal bukan sekadar pada aspek kerugian materi, melainkan risiko nyata terhadap keselamatan awak kapal akibat ancaman serangan pesawat nirawak, rudal, dan ranjau air dari pihak Iran.

Untuk mendapatkan fasilitas reasuransi ini, DFC menetapkan persyaratan ketat bagi setiap pemohon. Para operator kapal wajib menyediakan informasi detail mengenai negara asal dan tujuan, identitas pemilik manfaat utama (beneficial owner), detail pemilik kargo, hingga informasi mengenai lembaga keuangan yang membiayai operasional kapal tersebut.

Baca Juga: Krisis Energi Global, Turki Naikkan Tarif Listrik dan Gas Rumah Tangga 25%

Upaya memulihkan kepercayaan pengirim kapal menjadi prioritas mendesak bagi AS guna menekan laju kenaikan harga energi global. Namun, program reasuransi ini dinilai memiliki celah karena hanya mencakup perlindungan finansial dan belum memberikan jaminan pengawalan militer secara langsung terhadap armada komersial yang melintas.

Situasi di lapangan menunjukkan bahwa jaminan uang mungkin tidak cukup untuk menggerakkan kembali roda perdagangan di selat tersebut. Banyak pihak menilai keamanan fisik tetap menjadi variabel kunci yang tidak bisa digantikan oleh polis asuransi manapun di tengah zona konflik yang panas.

Presiden Rapidan Energy Group Bob McNally menekankan kepercayaan operator komersial hanya akan pulih sepenuhnya melalui tindakan militer. Menurutnya, tarif asuransi baru akan turun signifikan dan aktivitas pelayaran kembali normal hanya setelah kemampuan militer Iran yang mengancam jalur tersebut berhasil dinetralkan.

(nng)