Indonesia hebat! saat negara lain terpuruk hingga nyaris lumpuh akibat krisis BBM, Indonesia berdiri tegak seakan 'nggak ngefek' segala ketegangan di timur tengah dan harga BBM yang melejit tinggi.

Indonesia jadi satu-satunya negara di ASEAN yang tidak goyah! tetap menjaga harga BBM subsidi maupun nonsubsidi 'tenang' di tengah gelombang.

Namun apa benar Indonesia sehebat itu, tidak terpengaruh dengan harga BBM dunia?

Penutupan Selat Hormuz memicu guncangan besar terhadap sistem energi global. Jalur sempit yang mengalirkan sekitar 20 persen minyak dan gas alam cair dunia itu menjadi titik krusial bagi kawasan yang menyerap lebih dari 80 persen pasokannya. Dampaknya berlangsung cepat: kelangkaan bahan bakar, pembatasan ekspor, hingga tekanan berat terhadap anggaran negara.

Akibatnya, sejumlah negara mengambil langkah ekstrem untuk menjaga stabilitas energi. Mereka mulai berhitung untuk melakukan langkah efisiensi.

Sekitar 18,1 persen impor minyak mentah Indonesia berasal dari Arab Saudi. Jalur distribusinya melewati Selat Hormuz, kawasan yang kini terdampak konflik. Meski begitu, Indonesia masih memiliki sumber pasokan lain. Sekitar 82 persen impor minyak mentah berasal dari negara lain yang relatif tidak terdampak langsung oleh konflik.

Indonesia Bertahan, Jaga Roda Ekonomi Tetap Berputar

Indonesia bukannya tidak terdampak efek perang Iran vs AS-Israel di timur tengah. Harga minyak yang melambung tinggi membuat pemerintah mengambil kebijakan yang beda, menjaga harga BBM dalam negeri tetap daripada menyerahkan ke harga pasar.

Kebijakan pemerintah tidak menaikkan harga BBM baik subsidi maupun non-subsidi merupakan kabar baik dan menjadi langkah tepat untuk meredam inflasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

"Saya kira sudah tepat, hal ini untuk mengurangi ketidakpastian," kata Pengamat energi dari Universitas Padjajaran (Unpad) Yayan Satyakti.

Keputusan tidak melakukan kenaikan harga BBM menjadi kabar baik karena menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi penurunan daya beli dalam situasi ekonomi menantang.

Kebijakan tersebut akan menjaga stabilitas makro ekonomi, terutama dalam menahan laju inflasi sekaligus meredam gejolak ekonomi yang dipengaruhi kenaikan harga barang impor akibat biaya logistik global meningkat.

Langkah afirmatif pemerintah ini patut diapresiasi karena memberikan ruang stabilisasi ekonomi nasional, sekaligus menjadi bantalan bagi masyarakat hingga krisis energi global yang berlangsung dapat segera berakhir.

Masalahnya, meski tanda-tanda konflik di timur tengah akan segera berakhir setelah Donald Trump dengan pedenya menyebut kemenangan AS sudah di depan mata, harga minyak tidak serta merta langsung turun ke harga ideal.

Pemulihan produksi energi global diperkirakan akan memakan waktu meski konflik di Timur Tengah berakhir. Meskipun konflik berakhir dengan cepat, proses kembali ke tingkat produksi normal tidak akan berlangsung instan karena diperlukan waktu untuk memulihkan kapasitas produksi serta mengaktifkan kembali seluruh rantai pasok energi.

Konflik tersebut telah mengganggu rantai pasok energi global dan memaksa sejumlah negara di kawasan Teluk Persia menghentikan produksi hidrokarbon, yang berdampak jangka pendek maupun panjang terhadap pasar global.

Subsidi Energi Tekor Terus

Alokasi subsidi energi Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021, subsidi energi tercatat Rp131,5 triliun, meningkat dari Rp95,7 triliun pada 2020. Pada 2022, realisasi subsidi energi naik menjadi Rp157,6 triliun, dan kembali meningkat menjadi Rp159,6 triliun pada 2023, dengan porsi terbesar untuk subsidi BBM dan LPG impor.

Sementara itu pada 2024, lanjut dia, alokasi subsidi energi mencapai Rp203,4 triliun, dengan Rp114 triliun dialokasikan untuk subsidi BBM dan LPG 3 kilogram.

Di 2025 juga sama, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran subsidi energi dan kompensasi dalam APBN 2025 sejumlah Rp394,3 triliun atau naik 1,9 persen dibanding tahun 2024. Jumlah alokasi subsidi BBM dan LPG juga naik Rp900 miliar menjadi Rp204,3 triliun.

Dalam RAPBN 2026, pemerintah kembali mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp210,06 triliun, termasuk Rp105,4 triliun untuk subsidi BBM dan LPG.

Saatnya Indonesia Berdikari Sektor Energi

Konflik timur tengah jadi momentum bagi Indonesia untuk tak lagi bergantung pada impor energi.

Setelah bertahan dengan kebijakan tidak menaikkan harga BBM, Indonesia harus cepat mencari jalan keluar ketergantungan dengan impor.

Salah satunya adalah transisi dari bahan bakar fosil menjadi elektrifikasi."Proses kita menggunakan EV itu kan sebetulnya berjalan alami ya. Jadi dalam artian mobil dengan energi fosil seperti bensin atau solar, ini juga tidak bisa serta merta dihilangkan, karena dia secara alami dia tetap ada, ada segmennya. Tetapi kita akan menciptakan ekosistem yang mendukung terjadinya transisi," kata Ketua Komisi XII DPR, Bambang Patijaya kepada inilah.com.

"Dengan situasi yang ada terjadi pada saat ini terkait dengan melonjaknya harga minyak bumi, tentu ini merupakan suatu trigger bagi kita untuk kembali mendorong akselerasi transisinya lebih laju," katanya.

Transisi energi dalam negeri tetap berjalan sesuai dengan RUU EBET (energi baru energi terbarukan) yang sudah disahkan. Indonesia akan mengganti dan mempercepat pergantian sumber energi fosil menjadi energi terbarukan diantaranya adalah mempensiundinikan pembangkit listrik tenaga diesel dengan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya.

Dengan sumber daya listrik yang lebih stabil, Indonesia bisa 'merdeka' dengan dari krisis BBM. Untuk mempercepat elektrifikasi nasional, pemerintah perlu memikirkan insentif bagi kendaraan listrik.

"Percepatan elektrifikasi sektor transportasi misalnya, diberikan insentif untuk mengganti kendaraan roda empat dan dua menjadi kendaraan listrik," kata Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno kepada inilah.com.

Perlu juga insentif sektor rumah tangga untuk menasionalisasikan kompor listrik dari pada LPG."Ini bisa mengurangi secara signifikan kebutuhan impor dari BBM kita yang saat ini sedang dalam krisis. Kemudian pemanfaatan tenaga listrik menjadi sangat penting," kata Soeparno.

Pengembangan ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/ev) merupakan pilihan yang tepat untuk membangun kemandirian energi. Di banyak negara lain, penggunaan kendaraan listrik selalu menjadi prioritas karena memang itu adalah jalan yang paling efisien.

Baik dalam penggunaan energi maupun di dalam biayanya, kendaraan listrik membutuhkan biaya operasional yang bisa lebih rendah apabila dibandingkan dengan biofuel, seperti biodiesel maupun bioetanol.

Yang saat ini menjadi tantangan bagi pemerintah adalah penyediaan infrastruktur penunjangnya.

Selain itu, pemerintah juga harus memastikan terjadi pembangunan industri kendaraan listrik di dalam negeri, sehingga Indonesia tidak hanya mengimpor kendaraan listrik dari China.

“Tetapi ini (membangun industri EV) adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh Indonesia, terutama sebagai negara dengan populasi besar,” kata Managing Director Energy Shift Institute Putra Adhiguna.

Biaya biofuel lebih mahal apabila dibandingkan dengan bahan bakar minyak (BBM) berbasis fosil.

Bahan Bakar Alternatif

Selan elektrifikasi, Indonesia bisa juga memilih bahan bakar yang lebih ramah lingkungan demi meminimalisasi ketergantungan bahan bakar fosil.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung sempat menyinggung soal rencana peningkatan campuran biodiesel berbasis minyak sawit menjadi B50 alias 50 persen minyak nabati dan 50 persen solar.  

Dari sisi ketersediaan energi, kebijakan tersebut relatif membantu karena bahan baku minyak sawit mentah (CPO) diproduksi di dalam negeri. Namun persoalan harga tetap menjadi tantangan.

"Terkait dengan BBM alternatif seperti B50, ini kan memang progres yang sedang berjalan, penguji cobaannya saya mendapat laporan dari dirjen EBTKE (Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi) Prof Eniya bahwa sekarang ini sedang dicoba pada 6 sektor yang antara lain adalah otomotif," kata Ketua Komisi XII DPR, Bambang Patijaya kepada inilah.com.

Implementasi kebijakan B50 yang dijadwalkan berlaku pada 1 Juli 2026. Kebijakan campuran biodiesel 50 persen ini diharapkan dapat menghemat penggunaan solar sebesar 4 juta kiloliter atau setara Rp48 triliun.

Saat ini, uji coba jalan biodiesel telah mencapai lebih dari 30 ribu km dengan hasil performa yang sangat positif. Pemerintah juga mendorong peningkatan porsi etanol (E10) untuk bensin, serta pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Skema Kebijakan Pemerintah Transisi Energi

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan penyesuaian dampak krisis energi.

Di sektor transportasi, pemerintah turut akan memperluas durasi dan cakupan wilayah Car Free Day (CFD), serta memperketat distribusi BBM melalui sistem barcode MyPertamina dengan batas maksimal 50 liter per kendaraan per hari.

Pemerintah menargetkan pula kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) mencapai 100 persen dalam 10 tahun ke depan melalui pembangunan infrastruktur surya, hidro, panas bumi, hingga nuklir, guna menjadi sumber energi bersih.

Untuk mengawal visi ini, dibentuk taskforce energi transisi yang mengemban tiga fokus utama, yaitu akselerasi program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GW dalam waktu tiga tahun, percepatan konversi 140 juta motor BBM menjadi kendaraan listrik.[Diana]