Foto ini mungkin mengganggumu, apakah tetap ingin melihat?

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan sejarah keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian di Lebanon. Ia menyebut, pengiriman pasukan TNI ke wilayah konflik tersebut bermula dari inisiatifnya saat masih menjabat kepala negara.

Hal tersebut disampaikan SBY sebagai bagian dari pernyataannya dalam merespons gugurnya 3 prajurit TNI yang bertugas sebagai penjaga perdamaian (peacekeeper) di Lebanon.

SBY mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera mengambil langkah tegas terkait keberadaan satgas UNIFIL di tengah zona perang.

Ketiga prajurit yang gugur adalah Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadhon. Selain korban jiwa, 5 prajurit lainnya dilaporkan mengalami luka berat akibat insiden yang terus berulang di wilayah penugasan mereka.

"Sebagaimana yang dilakukan Presiden Prabowo, secara pribadi, saya juga merasa punya kewajiban moral untuk ikut memperjuangkan keadilan bagi prajurit-prajurit TNI yang menjadi korban di Lebanon ini. Mengapa? Ketika menjadi Presiden Indonesia dulu,saya berinisiatif dan mengusulkan kepada PBB untuk mengirimkan satu batalyon plus Indonesia sebagai bagian dari Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB di Lebanon," kata SBY dalam unggahan akun X @SBYudhoyono, Minggu (5/4).

Foto ini mungkin mengganggumu, apakah tetap ingin melihat?

SBY menjelaskan, usulan soal pengiriman TNI pada saat dia menjabat Presiden tersebut tidak lepas dari situasi konflik yang terjadi pada Agustus 2006 antara Israel dan Lebanon.

Saat itu, korban berjatuhan, terutama di pihak Lebanon, sementara Dewan Keamanan PBB dinilai belum mengambil langkah efektif untuk menghentikan perang.

"Pada bulan Agustus 2006 terjadi perang antara Israel dan Lebanon. Korban berjatuhan utamanya di pihak Lebanon. DK PBB belum melakukan langkah-langkah yang efektif untuk menghentikan peperangan tersebut. Ketika PM Malaysia Abdullah Badawi (Alm) berkunjung ke Jakarta, saya mengusulkan agar beliau, dalam kapasitasnya sebagai Chair of OIC (Organisasi Kerja sama Islam) untuk menggelar "emergency meeting" guna mendesak PBB untuk segera bertindak," ujarnya.

Menurut SBY, usulan tersebut ditindaklanjuti oleh Perdana Menteri Malaysia saat itu dengan menggelar pertemuan darurat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Kuala Lumpur.

"Beberapa hari kemudian, PM Abdullah Badawi menggelar pertemuan darurat OKI di Kuala Lumpur. Di samping Indonesia dan Malaysia, pemimpin lain yang hadir adalah Presiden Iran Ahmadinejad, Perdana Menteri Turkiye Erdogan dan Perdana Menteri Lebanon Siniora. Juga hadir beberapa kepala negara/kepala pemerintahan yang lain," tuturnya.

Dalam forum tersebut, SBY menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirim pasukan sebagai bagian dari misi penjaga perdamaian PBB pasca-gencatan senjata.

"Dalam pertemuan itu pula, saya menyampaikan Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan satu batalyon diperkuat sebagai bagian dari "peacekeeping mission" di perbatasan Israel dan Lebanon. Artinya, setelah terjadi "ceasefire" atas usaha dari PBB, Indonesia siap mengawasi pelaksanaan gencatan senjata tersebut," jelasnya.

SBY juga mengungkap upaya cepat yang dilakukan pemerintah saat itu untuk memenuhi kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista), termasuk pembelian kendaraan tempur dari Prancis.

"Saya masih ingat, karena dipersyaratkan penggunaan kendaraan tempur mekanis dan Anoa kita belum siap, segera saya menelepon Presiden Prancis Jacques Chirac, dengan tujuan Indonesia ingin membeli kendaraan tempur VAB buatan Prancis untuk segera bisa dikirim ke Lebanon. Alhamdulillah, Prancis bersedia dan bahkan proses pengirimannya berlangsung secara cepat karena dalam pengadaan alutsista tersebut saya menggunakan format G to G (government to government). Memang waktu itu kita tidak melibatkan pihak swasta," ungkapnya.

Ia menambahkan, kontingen pertama Indonesia, Garuda XXIII/A, berhasil diberangkatkan hanya dalam waktu tiga bulan setelah keputusan tersebut.

"Kontingen Indonesia pertama, Garuda XXIII/A, tiga bulan kemudian (November 2006) sudah bisa berangkat ke Lebanon. Untuk diketahui, 3 orang anggota kabinet Presiden Prabowo adalah bagian dari kontingen Indonesia tersebut, yaitu Kapten Kav Muhammad Iftitah Sulaiman, Lettu Inf Agus Harimurti Yudhoyono, dan Lettu Kav Ossy Dermawan," lanjutnya.

Foto ini mungkin mengganggumu, apakah tetap ingin melihat?

Hingga kini, kata SBY, Indonesia telah mengirimkan puluhan kontingen ke Lebanon dalam misi perdamaian PBB.

"Hingga tahun 2026 ini, sudah 19 kali kontingen kita bertugas di Lebanon dengan masa penugasan rata-rata satu tahun. Mungkin, ini yang terlama dalam misi PBB yang diemban oleh pasukan Indonesia," ucap dia.

SBY pun memberikan pesan kepada prajurit TNI yang masih bertugas di Lebanon agar tetap semangat menjalankan misi.

"Sebagai seorang sesepuh dan senior TNI, saya sampaikan kepada para prajurit Kontingen Garuda XXIII/S yang masih berada di Lebanon untuk tetap bersemangat dalam mengemban tugas mulia. Do your best dan jaga diri baik-baik. Keluarga yang mencintai kalian menunggu kehadiran kembali di Tanah Air," pungkasnya.