0
News
    Home Avtur Berita Featured Haji Prabowo Subianto Spesial

    Di Tengah Lonjakan Avtur Global, Prabowo Turunkan Biaya Haji 2026 Rp2 Juta: Kebijakan Berani Lindungi Rakyat - tvOneNews

    5 min read

     

    Di Tengah Lonjakan Avtur Global, Prabowo Turunkan Biaya Haji 2026 Rp2 Juta: Kebijakan Berani Lindungi Rakyat

    Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dengan memangkas biaya haji tahun 2026 sebesar Rp2 juta. Kebijakan ini dinilai tidak biasa, mengingat harga bahan bakar pesawat (avtur) global justru tengah melonjak tajam akibat tekanan geopolitik.

    Keputusan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Pemerintah di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026). Presiden memastikan penurunan biaya tetap dilakukan selama tidak ada perubahan kebijakan dari pemerintah Arab Saudi.

    GULIR UNTUK LANJUT BACA

    “Pelaksanaan haji 2026 ini kita pastikan harganya turun sekitar Rp2 juta,” tegas Prabowo Subianto.

    Kebijakan Berlawanan Arus di Tengah Kenaikan Biaya Penerbangan

    Langkah ini menjadi sorotan karena bertolak belakang dengan kondisi industri penerbangan global. Saat biaya operasional maskapai meningkat akibat lonjakan harga avtur, pemerintah justru memilih menurunkan beban biaya bagi jemaah haji.

    Prabowo Subianto menegaskan, kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan kepada masyarakat, khususnya kelompok ekonomi bawah yang selama ini menunggu kesempatan berhaji.

    “Walaupun harga avtur naik, kita berani turunkan biaya haji. Ini komitmen melindungi rakyat paling bawah,” ujarnya.

    Lonjakan Avtur Global Picu Tekanan Industri

    Kenaikan harga avtur dipicu eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada pasokan energi global. Kondisi ini menyebabkan harga bahan bakar pesawat melonjak drastis dalam waktu singkat.

    Berdasarkan data Argus U.S. Jet Fuel Index yang dirilis Airlines for America, harga jet fuel di Amerika Serikat naik hampir dua kali lipat:

    • 27 Februari 2026: US$2,50 per galon

    • 2 April 2026: US$4,88 per galon

    Lonjakan ini turut memicu kenaikan harga tiket pesawat dan gangguan operasional di berbagai negara.

    Harga Avtur di Indonesia Ikut Melonjak

    Dampak kenaikan harga global juga dirasakan di Indonesia. Data dari Pertamina per 6 April 2026 menunjukkan kenaikan signifikan harga avtur di sejumlah bandara utama.

    Berikut rincian kenaikan harga avtur di beberapa bandara:

    • Soekarno-Hatta (CGK): Rp13.656,51 → Rp23.551,08 per liter

    • Kualanamu (KNO): Rp14.925,33 → Rp24.819,9 per liter

    • Halim Perdanakusuma (HLP): Rp14.880,81 → Rp24.775,38 per liter

    • Yogyakarta International Airport (YIA): Rp15.448,44 → Rp25.343,01 per liter

    • Ngurah Rai (DPS): Rp15.448,44 → Rp25.343,01 per liter

    • Juanda Surabaya (SUB): Rp15.236,97 → Rp25.131,54 per liter

    Sementara itu, kenaikan tertinggi tercatat di kawasan Indonesia timur, seperti Bandara Olilit (SXK), Nabire (NBX), Kao (KAZ), Pattimura (AMQ), hingga Dumatubin (LUV), yang mencapai Rp25.632,39 per liter.

    Pemerintah Ambil Risiko Demi Akses Ibadah

    Di tengah tekanan biaya yang meningkat, keputusan menurunkan biaya haji dinilai sebagai langkah berani. Pemerintah memilih menahan beban masyarakat, meski harus menghadapi konsekuensi fiskal dan tekanan dari sektor penerbangan.

    Kebijakan ini sekaligus menunjukkan prioritas pemerintah dalam menjaga akses ibadah haji tetap terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    Prabowo Subianto menegaskan bahwa keputusan ini bukan semata soal angka, melainkan bentuk keberpihakan negara terhadap rakyat.

    Sinyal Kuat Keberpihakan pada Rakyat Kecil

    Penurunan biaya haji di tengah kenaikan avtur menjadi sinyal kuat arah kebijakan pemerintah. Di satu sisi, tekanan global terus meningkat, namun di sisi lain pemerintah tetap berupaya menjaga daya beli dan akses layanan publik.

    GULIR UNTUK LANJUT BACA

    Kebijakan ini juga berpotensi memberikan dampak psikologis positif bagi calon jemaah haji yang selama ini menghadapi beban biaya cukup besar.

    Dengan langkah ini, pemerintah menegaskan bahwa kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama, bahkan di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu. (nsp)


    Komentar
    Additional JS