JAKARTA, Radar Jember – Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Iran dilaporkan berada dalam fase krusial. 

Penahanan dan rencana pelelangan kapal tanker berbendera Iran, MT Arman 114, oleh otoritas Indonesia disebut-sebut menjadi batu sandungan utama dalam perundingan pembukaan akses Selat Hormuz bagi kapal-kapal milik Pertamina.

Hingga akhir Maret 2026, dua kapal tanker raksasa milik PT Pertamina International Shipping (PIS), yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro, dilaporkan masih tertahan di kawasan Teluk. 

Namun dalam perkembangannya, Pemerintah Iran telah memberikan respons positif dan mempertimbangkan jaminan keamanan bagi kedua kapal tersebut untuk keluar dari Selat Hormuz. Saat ini PIS dan Kemlu dikabarkan sedang membahas detail teknis untuk memastikan pelayaran yang aman. Meskipun izin sudah ada, jadwal pasti keberangkatan masih dalam tahap pengaturan.

Kondisi ini sempat memicu kekhawatiran atas stabilitas pasokan energi nasional, mengingat Selat Hormuz merupakan jalur vital bagi 20 persen distribusi minyak dunia.

Persoalan alotnya proses diplomasi ini disebut-sebut bermula saat Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menyita MT Arman 114 pada Juli 2023 atas dugaan pembuangan limbah dan transfer minyak ilegal di perairan Natuna. 

Upaya pelelangan kapal beserta muatan 1,25 juta barel minyak mentah senilai Rp1,17 triliun tersebut memicu reaksi keras dari Teheran.

Meskipun lelang pertama pada Desember 2025 dinyatakan gagal karena sepi peminat, Kejagung melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) kembali menjadwalkan lelang pada Januari hingga Februari 2026. 

Langkah hukum ini dinilai Iran sebagai tindakan yang tidak bersahabat, sehingga berdampak pada izin melintas kapal berbendera Indonesia di perairan mereka.

Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Sejak 27 Maret 2026, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI bersama KBRI Tehran melakukan lobi intensif untuk mencairkan kebuntuan. 

Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, dalam keterangannya di Jakarta pada Sabtu (28/3/2026), mengonfirmasi adanya kemajuan signifikan.

"Berdasarkan koordinasi Kemlu dan KBRI Tehran dengan pihak Pertamina serta otoritas terkait di Iran, Pemerintah Iran telah menyampaikan pertimbangan positif atas keamanan perlintasan kapal milik Pertamina Group di Selat Hormuz," kata Yvonne Mewengkang saat memberikan keterangan pers di Gedung Pejambon, Sabtu sore.

Di sisi lain, otoritas Iran memberikan syarat ketat bagi kapal-kapal yang melintas.

Mengutip laporan Anadolu Agency dan media lokal Iran, pihak Teheran menekankan bahwa kapal yang melintas tidak boleh terafiliasi dengan agresi militer pihak asing yang sedang berkonflik di kawasan tersebut.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengakui alotnya perundingan ini di tengah antrean panjang kapal dari berbagai negara. "Memang tidak mudah untuk kita bisa melakukan bagaimana caranya agar kapal kita keluar dari Selat Hormuz. Kami komunikasi terus dengan semua pihak," kata Bahlil, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Pengamat ekonomi dari CELIOS, Bhima Yudhistira, menilai Indonesia menghadapi dilema besar antara penegakan hukum maritim dan ketahanan energi. 

Ia menyebut keterlambatan diplomasi Indonesia dibanding negara tetangga seperti Malaysia, yang kapalnya sudah diizinkan melintas lebih dulu, menjadi catatan serius bagi pemerintah.

Meski kini kapal Pertamina mulai mendapat "lampu hijau", kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia dalam mengelola hubungan dengan negara-negara di kawasan sensitif geopolitik seperti Timur Tengah.