Jakarta, tvOnenews.com – Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mengkritik keras kebijakan subsidi energi yang dinilai masih amburadul dan tidak tepat sasaran.

Ia mengingatkan, lonjakan harga minyak dunia kembali menjadi ancaman serius bagi APBN. Sementara skema subsidi justru lebih banyak dinikmati kelompok mampu atau orang kaya.

Menurut Said, Indonesia sudah berulang kali terpukul oleh gejolak harga minyak global (oil shock), termasuk saat perang Rusia-Ukraina pecah pada Februari 2022.

“Kurang dari lima tahun kita mengalami oil shock lagi. Saat Rusia dan Ukraina perang di Februari 2022, harga minyak dunia per Maret 2022 langsung menjulang tinggi. Harga minyak dunia bertengger lama di atas 100 USD/barel,” ujar Said, Rabu (8/4/2026).

Ia memaparkan, pemerintah dan DPR saat itu terpaksa menaikkan anggaran subsidi energi secara besar-besaran, dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun.

Bahkan realisasinya membengkak hingga Rp551,2 triliun.

Namun, kondisi 2026 dinilai jauh lebih berat. Selain harga minyak dan kurs yang sama-sama naik, Indonesia tidak lagi mendapat “durian runtuh” (windfall profit) dari komoditas seperti batu bara dan CPO.

“Resikonya, setiap pergeseran naik harga minyak dan kurs akan menambah biaya subsidi dan kompensasi energi,” jelasnya.

Di sisi lain, pemerintah tetap menahan harga BBM dan LPG. Said mengapresiasi langkah tersebut, namun mengingatkan agar tidak berhenti di situ.

“Saya mengapresiasi langkah ini, sebab di saat daya beli masyarakat sedang turun, menaikkan harga BBM akan makin memberi beban ke rakyat. Namun langkah ini harus dilanjutkan dengan reformasi kebijakan subsidi,” tegasnya.

Subsidi Dinikmati Orang Kaya

Said bahkan mengungkap fakta mengejutkan. Ia menyebut, subsidi energi selama ini justru lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat mampu.

Data Susenas menunjukkan, 72 persen subsidi solar dinikmati rumah tangga kelas menengah ke atas (desil 6–10). Sementara kelompok miskin hanya kebagian 28 persen.

Tak hanya solar, kondisi serupa terjadi pada pertalite. Sebanyak 79 persen subsidi justru dinikmati kelompok mampu, sedangkan masyarakat miskin hanya 21 persen.

“Faktanya, penikmat subsidi solar kalau kita kumulatifkan dari desil 6-10 sebanyak 72 persen. Justru yang berada di desil 5 ke bawah hanya menikmati subsidi solar 28 persen,” ungkap Said.

Hal yang sama juga terjadi pada LPG. Kelompok mampu menikmati 69 persen subsidi, sementara masyarakat miskin hanya 31 persen.

Menurutnya, persoalan ini terjadi karena barang subsidi seperti LPG 3 kg dijual bebas di pasaran sehingga siapa pun bisa membeli, tanpa pembatasan.(rpi/raa)