TEHERAN, KOMPAS.com – Iran menuntut kompensasi besar atas kerusakan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel di tengah gencatan senjata selama dua pekan yang disepakati sejak Selasa (7/4/2026).

Pemerintah di Teheran menyebut total kerugian perang mencapai sekitar 270 miliar dollar AS (sekitar Rp 4.625 triliun) sejak konflik pecah pada akhir Februari.

Iran juga tetap menunjukkan sikap keras dan enggan memberikan konsesi besar dalam perundingan.

Baca juga: Pangkalan Rahasia Iran Eagle 44 Dihantam Serangan, AS-Israel Bungkam

Iran tuntutan kompensasi

Iran secara terbuka menuntut kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan Amerika Serikat dan Israel.

Utusan Teheran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan menyebut lima negara di kawasan harus ikut bertanggung jawab karena wilayah mereka diduga digunakan sebagai basis peluncuran serangan.

Selain itu, Iran juga mengusulkan skema kompensasi melalui protokol Selat Hormuz, yang memungkinkan penerapan pajak terhadap kapal-kapal yang melintas di jalur strategis tersebut.

Juru bicara pemerintah Iran, Fatemeh Mohajerani, menyatakan bahwa estimasi awal menunjukkan kerugian langsung dan tidak langsung mencapai sekitar 270 miliar dollar AS.

Ia menegaskan bahwa isu kompensasi telah dibahas dalam negosiasi terbaru antara Teheran dan Washington di Pakistan, dan akan kembali menjadi agenda utama dalam pembicaraan selanjutnya.

Pemulihan infrastruktur butuh waktu bertahun-tahun

Dilansir Al Jazeera, pemerintah Iran mengakui bahwa kerusakan yang terjadi sangat luas dan menyasar berbagai sektor vital. Fasilitas minyak dan gas, perusahaan petrokimia, pabrik baja dan aluminium, hingga kompleks militer menjadi target serangan berulang.

Selain itu, infrastruktur sipil seperti jembatan, pelabuhan, jaringan kereta api, universitas, pusat riset, pembangkit listrik, serta fasilitas desalinasi air juga mengalami kerusakan signifikan. Banyak rumah warga, sekolah, dan rumah sakit dilaporkan hancur atau rusak berat.

Pemerintah menyebut proses pemulihan seluruh infrastruktur tersebut diperkirakan memakan waktu bertahun-tahun.

Baca juga: Ungkap Nasib Iran, Trump Klaim Dunia Bisa Kocar-kacir jika Ia Bukan Presiden

Pemerintah akui tak mampu ganti rugi warga

Dalam pernyataan terpisah kepada media pemerintah, Mohajerani mengakui keterbatasan anggaran negara.

Ia mengatakan bahwa “realitas ekonomi yang ada” membuat pemerintah tidak memiliki sumber daya untuk memberikan kompensasi kepada warga sipil yang rumahnya rusak atau hancur akibat serangan.

Industri penerbangan dan ekonomi terpukul

Dampak perang juga terasa berat di sektor penerbangan. Sekretaris Asosiasi Maskapai Iran, Maghsoud Asadi Samani, mengungkapkan bahwa 60 pesawat sipil tidak lagi dapat beroperasi, termasuk 20 yang hancur total akibat serangan.

Saat ini, Iran hanya memiliki sekitar 160 pesawat penumpang yang masih beroperasi, sebagian besar berusia tua dan sulit dirawat akibat keterbatasan suku cadang karena sanksi AS.

Ia juga menambahkan bahwa maskapai kehilangan potensi pendapatan besar selama libur Nowruz (Tahun Baru Persia), dengan total kerugian mencapai lebih dari 190 juta dollar AS (sekitar Rp 3,2 triliun) hanya dalam 40 hari perang.

Sejumlah bandara internasional, termasuk di Teheran, Tabriz, Urmia, dan Khorramabad, juga mengalami kerusakan berat pada landasan, menara kontrol, dan hanggar.

Pemadaman internet perparah krisis ekonomi

Di tengah konflik, pemadaman internet hampir total yang diberlakukan pemerintah terhadap lebih dari 90 juta warga Iran semakin memperburuk kondisi ekonomi.

Afshin Kolahi, kepala komisi di Kamar Dagang Iran, menyebut kebijakan tersebut menyebabkan kerugian hingga 80 juta dollar AS (sekitar Rp 1,3 triliun) per hari.

Ia menggambarkan dampaknya dengan analogi tajam, “Kami kehilangan [setara] empat jembatan B1 setiap hari. Kami kehilangan dua pembangkit listrik berkapasitas menengah setiap hari, dan ini kami lakukan sendiri.”

Pemerintah sendiri menyatakan tidak memiliki kewenangan langsung atas kebijakan tersebut, dan menyalahkan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi.

Kini, pemerintah mulai mendorong sistem internet berlapis, di mana hanya kelompok tertentu yang mendapat akses global melalui layanan khusus bernama “Internet Pro”, sementara mayoritas warga tetap terbatas pada intranet domestik.

Iran tetap keras dalam negosiasi

Meski menghadapi tekanan besar, otoritas Iran memberi sinyal tidak akan melunak dalam perundingan dengan Amerika Serikat, termasuk terkait program pengayaan nuklir.

Juru bicara Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen Iran, Ebrahim Rezaei, bahkan menolak perpanjangan gencatan senjata dua pekan yang diumumkan sebelumnya.

Ia menyatakan bahwa perpanjangan hanya akan memberi waktu bagi AS dan Israel untuk memperkuat posisi militer mereka.

“Mereka harus mengakui hak Iran, termasuk kendali kami atas Selat Hormuz, atau kembali ke perang,” tulisnya.

Baca juga: 24 Jam Blokade Selat Hormuz: Pelabuhan Iran Lumpuh, Negosiasi Berpeluang Lanjut