Joki Bansos dan Celah yang Terbuka, Bantuan Sosial Tak Lagi Utuh - Kompas
Joki Bansos dan Celah yang Terbuka, Bantuan Sosial Tak Lagi Utuh
JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah bantuan sosial yang seharusnya hadir utuh di tangan penerima, muncul praktik yang perlahan menggerusnya yakni joki bansos.
Fenomena ini tumbuh di ruang-ruang yang terbuka, di antara antrean panjang, sistem yang berliku, dan pengawasan yang belum sepenuhnya rapat.
Di sejumlah wilayah Jakarta, praktik ini bukan lagi hal asing.
Baca juga: Kala Emak-emak Jadi Joki Bansos, Cari Cuan dari Warga yang Enggan Antre
Antrean berliku
Bagi sebagian warga, mengambil bansos tidak selalu mudah.
Intelijen Belanda Klaim Spionase Siber China Targetkan Industri Pertahanan Barat
Ada tahapan pendaftaran, barcode, hingga antrean panjang yang harus dilalui.
Dalam kondisi itu, sebagian memilih jalan pintas.
Baca juga: PR Besar Pemerintah Berantas Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi
Refa (35), misalnya, awalnya hanya membantu tetangga.
“Sering bantuin orang mengambil bansos seperti lansia, disabilitas, Kartu Anak Jakarta, Kartu Jakarta Pintar (KJP),” ujarnya.
Namun, bantuan itu berubah menjadi rutinitas.
Dengan tarif Rp 40.000 per kartu, bantuan yang awalnya sederhana perlahan menjadi sumber penghasilan.
Baca juga: Perjuangan Emak-emak Jadi Joki Bansos, Tembus Antrean Panjang hingga Hadapi Kecurangan
“Enggak menentu, kadang 60 KJP, kadang bisa lebih tergantung dari barcode,” katanya.
Bantuan yang berubah
Cerita lain datang dari Yuni (49). Ia juga membantu, tetapi tanpa tarif pasti.
“Saya enggak menentukan tarifnya, seikhlasnya aja, yang penting dia ridho ngasih rezeki saya buat anak saya,” ujarnya.
Baca juga: Joki Bansos Jadi Kebiasaan Baru Warga...
Dalam praktiknya, batas antara tolong-menolong dan jasa menjadi tipis.
Ada yang membantu dengan sukarela, ada pula yang menjadikannya pekerjaan.
Di titik ini, bantuan sosial tak lagi selalu diterima utuh.
Lihat Foto
Celah yang terbuka
Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin menegaskan, bansos disalurkan langsung ke rekening penerima.
Ia menilai, bantuan antarwarga masih bisa dimaknai sebagai solidaritas.
Baca juga: Joki Bansos Tumbuh di Celah Sistem Distribusi
“Saling membantu sesama tetangga cermin kerukunan yang baik dan tidak bisa disebut joki,” kata Iqbal.
Namun, ia mengingatkan praktik itu tidak boleh berkembang menjadi beban.
Jika ada pungutan atau paksaan, akan dilakukan penyelidikan.
Baca juga: Syafrin Liputo Jadi Wali Kota Jaksel, Segunung PR Sudah Menunggu
Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah melihat fenomena ini sebagai tanda adanya celah.
“Ya kalau itu sih sebenarnya lebih kepada adanya celah dalam distribusi Bansos,” ujarnya.
Ia menilai, belum adanya aturan teknis membuat praktik ini terus berlangsung.
Baca juga: Utak-atik Pejabat Pemprov DKI Jakarta dan Catatan di Baliknya
Selain celah sistem, pengawasan juga dinilai belum kuat.
Trubus juga menyinggung peran pendamping bansos.
“Harusnya kan memastikan bahwa Bansos itu tepat sasaran, enggak muncul joki-joki seperti ini,” kata dia.
Baca juga: Di Balik Syarat TOEFL, Muncul "Pasar Gelap" Joki yang Jadi Jalan Pintas Mahasiswa
Bantuan tak lagi utuh
Dalam praktiknya, bantuan sosial yang seharusnya diterima penuh bisa berkurang.
Ia mencontohkan, bantuan yang seharusnya diterima penuh bisa terpotong karena adanya fee.
“Karena kan harus ada sukses fee tuh untuk joki,” katanya.
Baca juga: DJP Ingatkan Risiko Pakai Joki SPT, Tanggung Jawab Tak Hilang dari Wajib Pajak
Dalam jangka pendek, kondisi ini membuka ruang pelanggaran.
Bahkan mungkin ada pula kekhawatiran soal intimidasi.
“Bansos itu jadi makin membuka celah untuk terjadi pelanggaran hukum,” ujarnya.
Baca juga: Dibanderol Rp 350.000-Rp 700.000, Begini Skema Bisnis Joki TOEFL Prediction
Dalam jangka panjang, dampaknya lebih luas. Bahkan, nilai dasar bantuan sosial bisa berubah.
“Value dan filosofi bansosnya jadi berubah,” katanya.
Evaluasi menyeluruh
Menurut Trubus, kondisi ini perlu dibenahi dari hulu ke hilir.
Baca juga: Bukan Cuma Ulah Remaja, Tawuran Jakarta Disebut Cermin Ketimpangan Sosial yang Mengakar
Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada penerima bansos.
“Penerima bansosnya harus diedukasi mas, edukasi tentang pentingnya bansos itu,” katanya.
Selain itu, evaluasi juga perlu dilakukan pada sistem dan pengawasan.
Baca juga: Joki SPT Coretax: Solusi Wajib Pajak yang Kebingungan dan Ogah Ribet
“Iya, terus yang ketiga juga evaluasi hukumnya mas, aturannya. Mekanisme prosedurnya harus diperbarui lagi,” ucap Trubus.
Di tengah jumlah penerima bansos yang mencapai ratusan ribu orang di Jakarta, joki bansos menjadi penanda yang sulit diabaikan.
Joki muncul dari celah yang terbuka, dan perlahan membuat bantuan yang seharusnya utuh, tak lagi sepenuhnya sampai.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang