RRI.CO.ID, Pontianak — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalimantan Barat, Kamaludin mengimbau masyarakat, khususnya jemaah haji, agar mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan Kementerian Haji dan Umrah terkait layanan haji.

Ia menjelaskan, saat ini beredar pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menghubungi jemaah haji dengan berbagai alasan, seperti permintaan pembaruan data Nomor Induk Kependudukan (NIK), pengiriman foto KTP melalui WhatsApp, permintaan pelunasan biaya haji, hingga pengiriman tautan atau aplikasi tertentu.

“Selain itu, pelaku juga diketahui menghubungi calon jemaah melalui telepon maupun video call dengan dalih verifikasi data pribadi. Tindakan tersebut bukan berasal dari Kementerian Haji dan Umrah,” ujarnya, Senin, 6 April 2026.

Menurutnya, seluruh layanan resmi terkait penyelenggaraan haji tidak dilakukan melalui jalur pribadi seperti pesan WhatsApp, telepon, atau pengiriman tautan yang tidak jelas sumbernya.

Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dan tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas. Jika menerima pesan atau telepon mencurigakan yang mengatasnamakan Kementerian Haji dan Umrah, masyarakat diminta untuk segera melakukan konfirmasi ke kantor resmi atau melalui kanal informasi resmi pemerintah.

“Masyarakat harus selalu memastikan dulu informasi layanan haji hanya diperoleh dari sumber resmi guna menghindari kerugian akibat penipuan,” katanya.