Kementerian Keuangan mempercepat penyerapan APBN sejak awal tahun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di berbagai wilayah. Langkah ini juga mengubah pola belanja negara yang selama ini cenderung menumpuk pada akhir tahun anggaran.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menjelaskan bahwa realisasi belanja negara pada kuartal I-2026 telah mencapai Rp815 triliun. Nilai itu setara dengan 21,2 persen dari total pagu APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun.

Pemerintah ubah pola belanja agar dampaknya lebih cepat terasa

Percepatan belanja dilakukan agar stimulus fiskal bisa lebih cepat dirasakan masyarakat sejak awal tahun berjalan. Pemerintah menargetkan distribusi anggaran berlangsung lebih seimbang di tiap kuartal, sehingga efeknya tidak hanya terkonsentrasi di penghujung tahun.

Dalam acara Kick Off PINISI di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Juda menyebut pola lama yang bertumpu pada Triwulan IV kini mulai diubah. “Dulunya di Triwulan IV itu adalah pertumbuhan yang tertinggi, sekarang ini dicoba untuk diratakan,” ujar Juda Agung.

Ia menuturkan, target penyerapan dibuat lebih merata dengan pola sekitar 21 persen pada Triwulan I, lalu 26 persen pada Triwulan II, dan 26 persen pada Triwulan IV. Pengaturan ini menunjukkan upaya pemerintah menjaga belanja tetap aktif sepanjang tahun agar dorongan ke ekonomi tidak tertunda.

Belanja negara tumbuh lebih cepat dibanding tahun lalu

Kinerja belanja negara pada kuartal I-2026 tercatat tumbuh 31,4 persen secara tahunan atau year-on-year. Pertumbuhan ini jauh lebih kuat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya sebesar 1,4 persen.

Pada periode itu, serapan belanja negara mencapai Rp620,3 triliun dari total pagu APBN 2025. Perbandingan tersebut menunjukkan adanya akselerasi penyerapan anggaran yang cukup besar dalam satu tahun anggaran berjalan.

Di sisi penerimaan, pendapatan negara yang berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, serta cukai juga naik 10,5 persen. Pergerakan ini ikut memengaruhi posisi fiskal pemerintah pada awal tahun.

Defisit masih terkendali di awal tahun

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, defisit anggaran pada kuartal pertama berada di level 0,93 persen terhadap produk domestik bruto atau PDB. Angka ini menjadi salah satu indikator yang dipantau pemerintah saat menata kembali ritme belanja dan penerimaan negara.

Juda menilai kombinasi percepatan belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat yang tetap kuat menjadi sinyal positif bagi stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah melihat kondisi tersebut sebagai modal untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah tantangan ekonomi global.

“Ini yang kemudian kita optimis bahwa di Triwulan I akan tumbuh 5,5%,” kata Juda Agung. Pernyataan itu memperlihatkan keyakinan pemerintah bahwa penyerapan anggaran yang lebih cepat bisa membantu mengangkat aktivitas ekonomi sejak awal tahun.

Dorongan untuk menjaga pertumbuhan sepanjang tahun

Kementerian Keuangan menempatkan konsistensi penyerapan anggaran sebagai faktor penting agar ekonomi tidak melambat pada kuartal berikutnya. Pola belanja yang lebih merata dinilai bisa membantu menjaga aliran stimulus fiskal tetap berjalan dan memberi ruang bagi pertumbuhan yang lebih stabil.

Dengan realisasi belanja yang sudah menembus lebih dari seperlima total APBN di kuartal I, arah kebijakan fiskal terlihat bergeser ke pola yang lebih agresif di awal tahun. Pemerintah berharap penataan ini mampu memperkuat daya dorong APBN terhadap ekonomi nasional selama 2026 tanpa menunggu akhir periode anggaran.