Purbaya nilai posisi Indonesia sangat strategis di jalur perdagangan dan energi dunia. Kata Purbaya potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal

Dinas Penerangan Angkatan Laut

SELAT MALAKA - Angkatan Laut (AL) mengerahkan KRI Bung Tomo-357 ke perairan Selat Malaka untuk berpartisipasi dalam latihan multilateral bersama angkatan laut negara-negara ASEAN. 

TRIBUNNEWS.COM, KUALA LUMPUR - Pemerintah Malaysia geram atas rencana Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa yang mewacanakan pemungutan pajak di Selat Malaka.

Baca juga: Menteri Purbaya Klaim Utang Whoosh Selesai Direstrukturisasi

Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan mengatakan tidak ada negara yang dapat secara sepihak menentukan akses ke Selat Malaka. Ia juga mengatakan Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Thailand memiliki pemahaman yang kuat tentang status selat sepanjang 900 km tersebut.

“Apa pun yang akan dilakukan di Selat Malaka harus melibatkan kerja sama keempat negara. Itulah pemahaman kami hal itu tidak dapat dilakukan secara sepihak,” katanya dikutip dari The Straits Times, Kamis(23/4/2026).

“Ketika kita menyepakati perjanjian bersama tentang patroli dan keamanan Selat Malaka, itulah dasarnya tidak ada keputusan sepihak," tambah Menlu Malaysia.

Lebih dari 200 kapal termasuk kapal kontainer, kapal tanker minyak, dan kapal pengangkut barang curah melintasi Selat Malaka setiap hari yang berjumlah lebih dari 90.000 kapal per tahun, atau sekitar seperempat dari barang dagangan global. Jumlah ini kira-kira dua kali lipat jumlah kapal yang melewati Selat Hormuz.

Selat Malaka jauh lebih sempit daripada Selat Hormuz, menyempit hingga hanya 2,7 km di titik tersempitnya dekat Singapura, dengan kedalaman rata-rata sekitar 25 meter.

Sebelumnya  Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa membuka wacana pemungutan pajak terhadap jalur pelayaran di Selat Malaka.

Gagasan ini mengacu pada skema yang tengah dipertimbangkan Iran di Selat Hormuz yakni memajaki semua kapal yang lewat wilayah itu.

Baca juga: Purbaya Buka Wacana Pajaki Kapal di Selat Malaka, Singapura Menolak

Purbaya menilai posisi Indonesia sangat strategis dalam jalur perdagangan dan energi dunia.

Kata dia potensi tersebut dinilai belum dimanfaatkan secara optimal.

"Dan seperti arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran, kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia, tapi kapal lewat Selat Malaka enggak kita charge, enggak tahu betul apa salah?" ujar Purbaya dalam acara Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).