BANDUNG, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, terpaksa dihentikan sementara waktu sejak Selasa (7/4/2026).

Hal itu dilakukan seusai sejumlah siswa SMP 1 Dayeuhkolot ramai-ramai memulangkan kembali makanan MBG, yang masih tersaji di dalam ompreng.

Video pengembalian makanan MBG itu sempat ramai di media sosial.

Dalam video yang diunggah salah satu akun Instagram memperlihatkan siswa mengembalikan makanan MBG lantaran menu makanan mengeluarkan bau tak sedap.

Diketahui makan MBG tersebut dibuat dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Citeureup, Binaan Kadin Kabupaten Bandung, yang berlokasi di Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot.

Baca juga: Satgas MBG Tegaskan SPPG Samban Wajib Penuhi Standar Sanitasi dan IPAL

Keputusan penghentian sementara ini dikonfirmasi langsung oleh Kapolsek Dayeuhkolot, Kompol Triyono.

Menurutnya, langkah ini merupakan hasil koordinasi antara Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dan Koordinator Wilayah Kecamatan (Korcam) Bidang Pendidikan setelah meninjau langsung implementasi program di lapangan.

"Informasi sementara program ini memang di-nonaktifkan (off) terlebih dahulu. Kami bersama Korcam sedang melakukan evaluasi total sambil menunggu pengecekan lebih lanjut dari pihak Puskesmas Dayeuhkolot," katanya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu (8/4/2026).

Uji Sampel Medis

Penghentian ini dilakukan bukan tanpa alasan.

Dia menjelaskan bahwa aspek kesehatan peserta didik menjadi prioritas utama dalam masa uji coba ini.

Guna memastikan kualitas dan keamanan asupan yang dibagikan, tim medis dari Puskesmas Dayeuhkolot telah diterjunkan untuk mengambil sampel makanan.

Baca juga: SPPG Protomulyo 1 Kendal Ditutup Sementara, Penerima MBG Dipastikan Tetap Terlayani

"Kemarin tim dari puskesmas sudah mengambil sampel untuk diperiksa secara klinis. Kami masih menunggu hasil resminya untuk menentukan langkah selanjutnya," tambahnya.

Meski demikian, Triyono belum merinci secara spesifik temuan apa yang memicu pengambilan sampel mendadak tersebut.

Ia hanya menekankan bahwa evaluasi ini bertujuan agar program yang menyasar anak-anak sekolah tersebut dapat berjalan lebih optimal dan higienis ke depannya.

Respons Kepala SPPG

Sementara itu, Kepala SPPG Desa Citeureup Putra Angga mengakui video pengembalian makanan yang dibuat di SPPG Desa Citeureup.

Dia menyebut siap bertanggung jawab penuh dan segera melakukan perbaikan agar kejadian serupa tak terjadi.

"Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh penerima manfaat atas kegaduhan yang terjadi sehingga menimbulkan keramaian di sosial media," katanya dikutip dari video yang diterima Kompas.com, Rabu malam.

"Langkah-langkah evaluasi dan pembenahan sistem kebersihan serta pengelolaan dapur saat ini sedang kami lakukan sebagai bentuk keseriusan kami dalam menjaga kualitas layanan," tuturnya.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 47 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Februari lalu.

Hal tersebut dilakukan menyusul temuan berulang menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak memenuhi standar mutu dan kelayakan konsumsi.

Berdasarkan dari data Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan per 28 Februari 2026 pukul 11.20 WIB tercatat SPPG tersebut tersebar di tiga wilayah kerja.

Wilayah I terdapat 5 kejadian, Wilayah II sebanyak 30 kejadian, dan Wilayah III sebanyak 12 kejadian.

Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan penghentian operasional 47 SPPG merupakan bagian dari mekanisme pengendalian mutu yang tidak bisa ditawar.

"Kami tidak menoleransi penyimpangan standar pangan dalam program ini. Setiap temuan langsung ditindak dengan penghentian operasional sementara untuk evaluasi menyeluruh,” ujarnya.

Di samping itu, Nanik menegaskan bahwa keputusan yang diambil setelah proses verifikasi lapangan dan laporan berjenjang dari tim pengawasan wilayah.

Artinya, evaluasi dilakukan tidak hanya pada produk makanan, tetapi juga pada manajemen dapur, rantai distribusi, dan prosedur kontrol kualitas.

"Program MBG menyangkut kesehatan anak-anak dan kredibilitas negara dalam menjamin asupan gizi. Karena itu, pengawasan kami lakukan secara ketat dan transparan," kata Nanik.

Nanik menuturkan, dalam beberapa kasus makanan terindikasi tidak layak telah ditarik sebelum dikonsumsi siswa.

Kendati demikian, BGN tetap menjatuhkan sanksi administratif sebagai bentuk penegakan standar dan pembelajaran sistemik bagi seluruh penyelenggara.