Menteri ESDM: Stok Energi Nasional Stabil, Impor LPG Jadi Tantangan, - Republika
Menteri ESDM: Stok Energi Nasional Stabil, Impor LPG Jadi Tantangan
Tekanan geopolitik Timur Tengah tak ganggu pasokan energi domestik.
Rep: Frederikus Dominggus Bata
Republika/Thoudy Badai Daftar harga BBM jenis pertamax turbo hingga pertamina dex ditampilkan di salah satu SPBU di Jakarta, Sabtu (18/4/2026). PT Pertamina (Persero) menaikkan harga sejumlah produk bahan bakar Minyak (BBM) nonsubsidi. Kenaikan harga ini berlaku mulai hari ini, Sabtu (18/4). Kenaikan tersebut meliputi Pertamax Dex kini dibanderol Rp19.400 atau naik Rp6.300 per liter dari sebelumnya Rp13.100. Kemudian Dexlite kini dijual Rp 23.600 per liter, melonjak Rp 9.400 per liter dari sebelumnya Rp 14.200 per liter. Begitu pula dengan Pertamina Dex yang kini harganya sebesar Rp 23.900 per liter, naik Rp 9.400 per liter dari sebelumnya Rp 14.500 per liter.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan cadangan energi nasional mulai dari bahan bakar minyak (BBM) hingga stok minyak mentah (crude) berada di atas standar minimum nasional.
"Saya menyampaikan, melaporkan terkait dengan perkembangan energi nasional kita. Baik dari sisi BBM produk, baik solar maupun bensin, dari semua aspek, alhamdulillah semuanya di atas standar minimum nasional," kata Bahlil usai rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (27/4/2026).
Sponsored
Bahlil menjelaskan bahwa kondisi ketahanan energi Indonesia tetap stabil meski tengah menghadapi tekanan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut dia, situasi di Selat Hormuz dalam dua bulan terakhir tidak mengganggu pasokan domestik secara signifikan.
"Jadi alhamdulillah sudah dua bulan, hampir dua bulan ketika kejadian geopolitik di Timur Tengah terkait Selat Hormuz, kita masih stabil," ujarnya menambahkan.
Selain produk BBM, stok minyak mentah untuk kilang atau refinery juga dilaporkan dalam kondisi aman. Bahlil menyebutkan ketersediaan stok tersebut relatif tidak menghadapi kendala berarti karena posisinya yang masih di atas batas minimum yang ditentukan.
Terkait konsumsi LPG, Menteri ESDM melaporkan bahwa pemerintah sedang mencari langkah-langkah alternatif untuk melakukan substitusi impor. Saat ini, konsumsi LPG nasional mencapai 8,6 juta ton per tahun, namun produksi dalam negeri hanya berkisar 1,6 hingga 1,7 juta ton.
Bahlil mengungkapkan bahwa Indonesia masih mengimpor sekitar 7 juta ton LPG setiap tahunnya sejak kebijakan konversi minyak tanah dilakukan. Ia mengakui bahwa keterbatasan bahan baku C3 (propana) dan C4 (butana) menjadi kendala utama dalam membangun industri LPG di Tanah Air.
"Dan saya juga melaporkan bahwa untuk LPG ini kita putar otak terus. Hampir tiap malam tidak kita istirahat, kita mengkaji sumber-sumber LPG-nya," tutur Bahlil.
Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah mempertimbangkan beberapa alternatif, termasuk konversi batu bara berkalori rendah menjadi dimethyl ether (DME). Selain itu, pemerintah juga tengah membahas opsi penggunaan compressed natural gas (CNG).
"Ini masih dalam pembahasan, saya harus finalisasi, dan ini salah satu alternatif terbaik untuk kita mendorong agar kemandirian energi kita di sektor LPG bisa dapat kita lakukan," kata dia.
Halaman 2 / 2
Pemerintah terus memperketat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi agar tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak.
Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) diyakini memiliki peran penting untuk memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan sekaligus menutup celah potensi penyalahgunaan, menurut Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Harya Adityawarman, dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Harya saat melakukan pengawasan ke sejumlah SPBU di wilayah Sleman, Bantul, dan Yogyakarta pada 23-24 April 2026, mengingatkan pengelola SPBU harus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai upaya pelanggaran.
Ia menyampaikan pengawasan akan terus dilakukan melalui pemantauan langsung di sejumlah wilayah guna memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai aturan.
"Kami mengingatkan kembali kepada pengelola SPBU untuk lebih hati-hati, karena memang ada gap (selisih) harga antara BBM bersubsidi dengan non subsidi yang lumayan tinggi. Ada potensi untuk penyalahgunaan," ujar dia.
Ia menyebutkan salah satu praktik yang menjadi perhatian adalah pelansiran, yaitu pengisian BBM subsidi berulang oleh kendaraan tertentu untuk kemudian diperjualbelikan kembali.
Menurut dia, praktik ini sangat merugikan karena mengganggu kelancaran distribusi BBM subsidi bagi konsumen yang berhak.
Ia juga mengaku menemukan modus penyalahgunaan, yakni satu kendaraan menggunakan beberapa barcode berbeda untuk mengisi BBM subsidi. Hal ini menjadi perhatian serius dan perlu segera ditindaklanjuti, termasuk dengan pemblokiran barcode apabila terbukti disalahgunakan.
“Kendaraan-kendaraan yang terindikasi melakukan pelansiran perlu dipetakan dan dilaporkan, baik kepada Pertamina Patra Niaga setempat maupun BPH Migas. Indikasi awal biasanya terlihat dari kendaraan yang hampir setiap hari melakukan pengisian BBM,” ujar dia.
sumber : ANTARA
Berita Terkait
Gallup: 55 Persen Warga Amerika Akui Kondisi Keuangan Terparah Sejak 2001
Internasional - 20 jam yang lalu
Hilirisasi Batubara Jadi DME, Danantara Nilai Proyek Ini Bisa Tekan Impor LPG
Energi - 21 jam yang lalu
Saat Sawit Menjadi Bensin, Indonesia Menguji Masa Depan Energinya
Energi - 23 jam yang lalu
Pemerintah Uji Langsung B50 di Kereta Api
Energi - 28 April 2026, 17:25
Putar Otak Cari Alternatif LPG, Ini Terobosan Baru yang Disiapkan Bahlil
Energi - 27 April 2026, 17:26