Liputan6.com, Gresik - Pagi itu, langkah seorang perempuan berinisial SE tampak mantap saat memasuki kompleks Kantor Bupati Gresik, Senin (6/4/2026). Balutan seragam Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikenakannya seolah menandai hari pertama dari impian panjang yang akhirnya terasa nyata, menjadi pegawai negeri sipil.

Di tangannya, tersimpan dokumen yang diyakininya sebagai tiket menuju masa depan yang lebih pasti, Surat Keputusan (SK) pengangkatan PNS. Ia datang untuk melakukan penghadapan, bersiap memulai tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Namun, pagi yang semula dipenuhi harapan itu perlahan berubah menjadi awal dari kenyataan yang memilukan. Alih-alih disambut sebagai pegawai baru, kehadiran SE justru memunculkan tanda tanya. Ada sesuatu yang terasa janggal.

Ia mengaku ditempatkan di Bagian Humas, sebuah unit yang, bagi orang dalam pemerintahan, sudah lama tidak lagi eksis. Struktur itu telah berganti nama menjadi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim).

"Awalnya saya kira ada PNS mutasi. Tapi dia bilang ditempatkan di Bagian Humas, padahal bagian itu sudah tidak ada," ujar Kepala Bagian Prokopim Setda Gresik, Imam Basuki, Kamis (9/4/2026).

Kecurigaan pun menguat ketika dokumen yang dibawa SE diperiksa lebih lanjut. Di atas kertas, nama pejabat yang tercantum memang tampak meyakinkan. Bahkan, SK itu disebut telah dilegalisir.

Namun, satu detail kecil membuka tabir besar di balik semuanya tanda tangan yang berbeda.

"Namanya benar, tapi tanda tangannya berbeda," kata Imam.

Sejak saat itu, suasana berubah. Harapan yang tadi pagi masih melekat di wajah SE mendadak luruh. Ia disebut terpukul saat mengetahui bahwa dokumen yang selama ini diyakininya sebagai bukti sah pengangkatan, justru diduga palsu.

Yang lebih memilukan, SE bukan satu-satunya korban. Di balik kisahnya, tersingkap dugaan praktik penipuan berkedok rekrutmen PNS yang menyeret belasan hingga puluhan orang. SE mengaku ada sekitar 12 hingga 15 orang lain yang mengalami hal serupa.

Mereka disebut dijadwalkan mulai bekerja di sejumlah lokasi berbeda pada hari yang sama, dengan membawa harapan yang barangkali serupa: masa depan yang lebih baik, status yang lebih pasti, dan kebanggaan menjadi abdi negara.

Namun, harapan itu diduga dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab. Modus yang digunakan terbilang rapi dan menipu. Para korban diduga diberi SK pengangkatan palsu dengan mencatut nama pejabat daerah, sehingga seolah-olah proses rekrutmen itu resmi dan sah.

Bagi masyarakat awam, dokumen semacam itu tentu sulit dibedakan dari yang asli, apalagi jika dibalut janji dan keyakinan dari pelaku. Kini, Pemerintah Kabupaten Gresik bergerak menelusuri kasus tersebut.

Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), pemkab memastikan pendalaman masih terus dilakukan untuk mengungkap siapa pihak yang berada di balik dugaan penipuan ini.

"Kami masih melakukan pendalaman," kata Kepala BKPSDM Gresik, Agung Endro Dwi Setyo Utomo.

Kasus ini menjadi pengingat pahit bahwa impian menjadi PNS yang bagi sebagian orang identik dengan stabilitas, kehormatan, dan jaminan masa depan masih menjadi celah empuk bagi para penipu. Ketika keinginan begitu besar dan prosedur terasa rumit, ruang manipulasi pun terbuka.

Pemerintah Kabupaten Gresik pun mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya pada tawaran menjadi PNS di luar jalur resmi. Seluruh proses rekrutmen aparatur negara hanya dilakukan melalui mekanisme yang ditetapkan pemerintah, tanpa pungutan biaya, tanpa jalan belakang, dan tanpa perantara.

Sebab, di balik selembar seragam yang dikenakan penuh bangga, bisa saja tersembunyi luka yang tak terlihat, luka karena harapan yang dipalsukan.