Jakarta, VIVA - Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menilai kemacetan yang terjadi pada Angkutan Lebaran 2026 di sejumlah lintasan utama bukan disebabkan oleh kekurangan kapal, melainkan keterbatasan infrastruktur dermaga.

Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo menyampaikan bahwa evaluasi terhadap penyelenggaraan angkutan Lebaran, khususnya di lintasan Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk, menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah kapal dan kapasitas dermaga.

Meski begitu, ia mengapresiasi kerja keras berbagai pihak seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Korlantas Polri, ASDP Indonesia Ferry, KSOP, BPTD, serta operator kapal yang telah bekerja maksimal selama periode Lebaran.

Namun, Gapasdap menilai sistem yang diterapkan masih belum optimal. Beberapa permasalahan yang disoroti antara lain kebijakan yang terlalu kaku, distribusi trafik yang tidak merata, serta keterbatasan infrastruktur pelabuhan.

“Pendekatan ke depan harus lebih fleksibel, adaptif, dan berbasis kondisi real-time,” ujarnya, Rabu, 1 April 2026. Di lintasan Merak–Bakauheni, tercatat sekitar 74 kapal memiliki izin operasi, namun kapasitas ideal hanya sekitar 28 kapal per hari. Artinya, lebih dari 40 kapal tidak beroperasi setiap hari.

Sementara untuk lintasan Ketapang–Gilimanuk, dari sekitar 56 kapal yang tersedia, hanya sekitar 28 kapal yang dapat beroperasi optimal. Bahkan, ketika jumlah kapal ditambah hingga 40 unit, kondisi justru tidak membaik.

“Waktu tunggu sandar menjadi lebih lama, kapal lebih banyak mengapung di laut, jumlah trip menurun, dan penumpang mengalami ketidaknyamanan,” jelasnya. Khoiri juga menyoroti berbagai pengorbanan yang telah dilakukan operator.

Mulai dari tidak menaikkan tarif bahkan memberikan diskon, hingga menanggung kerugian akibat kebijakan Tiba–Bongkar–Berangkat (TBB) dan jarak operasi yang lebih jauh.

Namun, upaya tersebut dinilai belum menghasilkan kelancaran yang optimal, sehingga menjadi tidak efektif secara keseluruhan. Kondisi di lapangan menunjukkan berbagai dampak serius, seperti kemacetan panjang di akses pelabuhan, penumpukan kendaraan, utilisasi kapal yang tidak maksimal, hingga ketidaknyamanan pengguna jasa.

Selain itu, operator kapal juga menghadapi tekanan ekonomi akibat sistem yang belum efisien. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Gapasdap memberikan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain:

- Pembangunan dermaga sebagai prioritas nasional.
- Penambahan dermaga secara bertahap.
- Penetapan Merak–Bakauheni sebagai pelabuhan backbone.
- Kebijakan yang lebih fleksibel dan adaptif.
- Evaluasi sistem TBB.
- Integrasi manajemen trafik darat dan laut.