Tidak banyak orang yang menikmati membayar pajak. Namun, banyak pemilih tidak melihat masalah jika orang-orang superkaya dikenai pajak lebih tinggi agar mereka membayar "bagian yang adil".

Salah satu caranya adalah menaikkan pajak penghasilan. Ada juga opsi pajak kekayaan tahunan atau satu kali yang dikenakan atas seluruh kekayaan seseorang di atas batas tertentu.

Sejumlah pemerintah ingin mengenakan pajak pada kekayaan ekstrem untuk menurunkan beban pajak kelas menengah yang stagnan atau untuk mengatasi ketimpangan sosial. Pemerintah lain ingin menutup defisit anggaran. Sementara sebagian pihak berargumen secara filosofis bahwa kekayaan yang berlebihan seharusnya dibatasi karena tidak lagi menambah kesejahteraan individu tersebut.

Seruan menaikkan pajak penghasilan di AS

Definisi “kaya” bisa berbeda-beda bagi setiap orang. Namun secara umum, individu dengan kekayaan sangat tinggi (ultra-high-net-worth individuals) memiliki setidaknya US$30 juta (sekitar Rp480 miliar) dalam aset yang dapat diinvestasikan, sementara kelompok superkaya memiliki US$300 juta (sekitar Rp4,8 triliun) atau lebih.

Di Amerika Serikat (AS), Mitt Romney, mantan gubernur Massachusetts, senator, dan kandidat presiden AS, melihat masalah besar pada celah pajak keuntungan modal (capital gains).

“Kita telah mencapai titik di mana kombinasi solusi apa pun untuk masalah ekonomi negara kita akan melibatkan kontribusi lebih besar dari warga Amerika yang paling kaya,” tulisnya dalam esai opini berjudul “Tax the Rich, Like Me” di New York Times pada Desember 2025.

Zohran Mamdani, wali kota baru New York City, mengusulkan kenaikan tarif pajak penghasilan kota dari 3,9% menjadi 5,9% untuk pendapatan di atas US$1 juta atau sekitar Rp16 miliar per tahun.

Pada awal Maret, para legislator di negara bagian Washington meloloskan pajak baru atas pendapatan pribadi di atas US$1 juta. Kebijakan tersebut masih menunggu tanda tangan gubernur. Sejumlah wilayah lain juga mempertimbangkan langkah serupa.

Usulan-usulan ini penting karena Amerika Serikat adalah ekonomi terbesar di dunia. Negara ini juga menjadi rumah bagi jumlah jutawan dan miliarder terbanyak, menurut perhitungan Forbes.

Siapa yang takut dengan sedikit pajak?

“Mengenakan pajak pada orang superkaya adalah hal yang adil, efisien secara ekonomi, dan di beberapa negara juga mendorong tujuan penting lainnya seperti memperkuat demokrasi,” kata Brian Galle, profesor hukum di University of California Berkeley Law School yang berspesialisasi dalam perpajakan.

Di banyak negara, kelompok superkaya menguasai porsi sumber daya sosial yang sangat besar sehingga mereka dapat memengaruhi hasil politik dan ekonomi, kata Galle. Kondisi ini dapat memicu politik yang tidak sehat dan dampak ekonomi yang merugikan.

Salah satu hambatan utama dalam mengenakan pajak pada kelompok superkaya adalah sistem pajak yang ada saat ini, karena sebagian besar hanya mengenakan pajak ketika aset investasi dijual, kata Galle.

“Rumah tangga superkaya mampu menjual hanya sebagian kecil dari kekayaannya, sehingga mereka dapat memilih kapan dan sering kali di mana mereka membayar pajak,” tambahnya.

Siapa yang takut dengan pajak kekayaan?

Alih-alih pajak penghasilan, bagaimana jika semua aset dijumlahkan lalu dikenai pajak: pajak kekayaan.

Sejak 1965, 13 negara anggota OECD pernah menerapkan pajak kekayaan bersih, menurut Cristina Enache dan Alex Mengden, ekonom di Tax Foundation, sebuah lembaga pemikir kebijakan pajak nirlaba.

Saat ini hanya empat negara yang masih memiliki pajak kekayaan, di antaranya Norwegia, Spanyol, dan Swiss.

Secara keseluruhan, pajak ini menghasilkan penerimaan yang relatif kecil dan menimbulkan masalah administratif, kata Enache dan Mengden. Masalah lain adalah tantangan hukum.

Mahkamah Konstitusi Jerman pada 1995 memutuskan bahwa pajak kekayaan negara itu melanggar prinsip kesetaraan dan menyatakannya tidak konstitusional. Akibatnya, Jerman menangguhkan pajak tersebut pada 1997.

Mahkamah Agung Belanda pada 2021 juga memutuskan bahwa pajak kekayaan negaranya melanggar hukum Eropa terkait hak kepemilikan dan prinsip non-diskriminasi.

Pajak kekayaan sulit dihitung

Dalam praktiknya, salah satu masalah besar pajak kekayaan adalah menghitung total kekayaan seseorang.

Uang tunai mudah dihitung, tetapi bagaimana dengan rumah, mobil, jet pribadi, dan berbagai investasi? Belum lagi koleksi seni atau isi kotak penyimpanan di bank. Hal ini menjadi lebih sulit dan mahal jika harus dilakukan setiap tahun.

Menurut penelitian Tax Foundation, pajak kekayaan dapat mengurangi insentif untuk menabung dan berinvestasi, yang dalam jangka panjang dapat merugikan kewirausahaan.

Selain itu, pajak kekayaan “dapat menyebabkan pelarian modal dan individu kaya pindah ke yurisdiksi lain,” kata Mengden dan Enache. “Setelah kenaikan 0,1 poin persentase dalam pajak kekayaan Norwegia, negara tersebut melihat eksodus individu berpendapatan sangat tinggi ke negara seperti Swiss dan Inggris.”

Brian Galle dari UC Berkeley kurang yakin bahwa kelompok ultrakaya dapat dengan mudah memindahkan kekayaan mereka untuk menghindari pajak. “Desain hukum yang baik, misalnya, dapat membuat investor kaya jauh lebih sulit untuk menghindari pajak,” katanya.

Bisakah California menjadi contoh?

Dalam hal pajak kekayaan baru, California mungkin menjadi contoh dengan usulan pajak satu kali sebesar 5?gi individu dengan kekayaan lebih dari US$1 miliar.

Jika akhirnya masuk ke surat suara pada pemilihan November, kebijakan ini akan menjadi ujian besar bagi sebuah ekonomi besar. Pada 2024, pertumbuhan ekonomi yang kuat menjadikan negara bagian itu ekonomi terbesar keempat di dunia setelah Amerika Serikat secara keseluruhan, Cina, dan Jerman.

Pendukung mengatakan pajak tersebut akan meningkatkan penerimaan negara. Para pengkritik mengatakan kebijakan itu akan mendorong orang kaya keluar dari California dan pindah ke Texas, Florida, atau Nevada.

Gubernur Gavin Newsom menentang gagasan tersebut, begitu pula para pemimpin industri teknologi dan kemungkinan banyak dari sekitar 200 miliarder di negara bagian itu. Kekhawatiran terbesar mereka adalah pajak tersebut memperhitungkan kekayaan yang tidak likuid serta keuntungan yang belum direalisasikan.

Artinya, kenaikan nilai saham atau properti yang masih bersifat “di atas kertas” juga akan dikenai pajak. Para pengkritik khawatir hal ini dapat memaksa sebagian orang menjual rumah atau saham pengendali di perusahaan yang mereka dirikan hanya untuk membayar pajak.

Pemerintah memiliki banyak instrumen dalam kebijakan perpajakan, tetapi instrumen tersebut perlu digunakan secara hati-hati jika tujuannya adalah memastikan semua orang membayar bagian yang adil.

Artikel ini pertama kali ditulis dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Rahka Susanto

Editor: Yuniman Farid