Bima Aryo

Author

Smallest Font

Largest Font

Pemerintah memproyeksikan kebutuhan anggaran sebesar Rp1.200 triliun untuk membangun dan mengaktifkan kembali jaringan rel kereta api sepanjang 14.000 kilometer di seluruh Indonesia hingga tahun 2045. Rencana jangka panjang ini bertujuan memperkuat konektivitas nasional, khususnya di wilayah luar Pulau Jawa, sebagaimana dilansir dari Money pada Rabu (22/4/2026).

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjelaskan bahwa perluasan jaringan transportasi ini memerlukan komitmen anggaran yang konsisten. Jika pembangunan dilakukan selama dua dekade, pemerintah memerlukan dana rata-rata Rp60 triliun hingga Rp65 triliun per tahun.

"Jika kita ingin menambah katakanlah tadi 14.000 kilometer ini sekian tahun ke depan, maka biayanya itu diperkirakan sekitar Rp 1.200 triliun," kata AHY, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Perkiraan biaya tersebut masih bersifat awal karena tantangan geografis yang beragam di setiap wilayah Indonesia akan memengaruhi total investasi. Fokus pengembangan saat ini tertuju pada pemenuhan kebutuhan rel di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi yang masih mengalami ketimpangan infrastruktur dibandingkan Pulau Jawa.

Data kementerian menunjukkan Sumatera membutuhkan tambahan 7.837 kilometer rel untuk melengkapi jalur yang sudah ada sepanjang 1.871 kilometer. Sementara itu, Kalimantan belum memiliki jaringan rel sama sekali dengan kebutuhan pembangunan mencapai 2.772 kilometer, dan Sulawesi membutuhkan tambahan 3.284 kilometer rel baru.

Ketimpangan juga terlihat pada alokasi investasi tahun 2026, di mana pembangunan jalan nasional mendapatkan Rp46 triliun, sedangkan sektor perkeretaapian hanya menerima sekitar Rp5 triliun. Kondisi ini menciptakan celah besar dalam pengembangan moda transportasi massal yang lebih efisien.

"Jadi ada gap di situ," ujar AHY, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Selain fungsi mobilitas dan logistik, kereta api dianggap sebagai solusi transportasi ramah lingkungan karena kontribusi emisi karbonnya kurang dari 1 persen. Sebaliknya, transportasi darat yang didominasi kendaraan pribadi saat ini menyumbang hingga 89 persen emisi karbon nasional.

Guna mengatasi keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah berencana membuka peluang bagi sektor swasta dan investor asing melalui skema pembiayaan kreatif. Kerja sama dengan negara yang berpengalaman di bidang perkeretaapian juga akan dijajaki untuk mendukung proyek transportasi perkotaan maupun logistik.

"Angkanya memang besar, tetapi ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia. Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Harus ada creative financing, kolaborasi dengan swasta, dan keterlibatan berbagai pihak," kata AHY, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Sebagai langkah awal, pemerintah tengah mengkaji proyek prioritas atau quick wins, termasuk pengembangan jalur kereta dari Banda Aceh hingga Besitang di Sumatera Utara. Program ini akan dilakukan secara bertahap dengan dukungan perencanaan jangka menengah dan panjang yang berkelanjutan.

• 

  0

  Like

• 

  0

  Dislike

• 

  0

  Funny

• 

  0

  Angry

• 

  0

  Sad

• 

  0

  Wow