Yassierli menegaskan, WFH tidak boleh merugikan pekerja. Upah atau gaji beserta hak-hak lainnya wajib tetap dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. WFH juga tidak boleh memotong jatah cuti tahunan karyawan.

"Upah atau gaji dan hak lainnya tetap dibayarkan sesuai ketentuan. Pelaksanaan WFH tidak mengurangi cuti tahunan," tegasnya.

Di sisi lain, selama bekerja dari rumah, para pekerja juga tetap diwajibkan menjalankan tugas dan tanggung jawab profesi sebagaimana mestinya.

Pemerintah juga mengantisipasi adanya potensi penyimpangan dalam penerapan kebijakan WFH. Yassierli mengimbau para pemberi kerja agar pengaturan WFH tidak menjadi alasan untuk mengurangi hak-hak karyawan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menyediakan kanal Lapor Manaker sebagai sarana bagi pekerja untuk mengadukan kendala di lapangan. Laporan yang masuk melalui kanal tersebut nantinya akan langsung ditindaklanjuti.

"Nanti kalau ada terjadi silakan dilaporkan kepada kami. Kita punya kanal Lapor Manaker dan nanti para pengawas kita yang akan menindaklanjuti," ujarnya.

Yassierli menyebutkan, pengawasan ketat akan dilakukan untuk memastikan tidak ada pelanggaran norma kerja. Sanksi bakal diberikan jika ditemukan perusahaan yang melaksanakan WFH namun memangkas hak-hak buruh.

Pihaknya memastikan, pengawasan akan berjalan beriringan dengan fungsi kanal pengaduan yang sudah tersedia. Hal itu bertujuan agar transformasi budaya kerja baru tetap memberikan perlindungan maksimal bagi para pekerja.

"Sanksi tentu kita berbicara nanti adalah ketika WFH ini dilaksanakan tapi hak-hak pekerja atau buruh dikurangi. Maka di situlah kemudian nanti kita akan lakukan pengawasan," kata dia.