Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan keras terkait maraknya izin usaha pertambangan (IUP) bermasalah, khususnya yang beroperasi di kawasan hutan lindung. Dalam rapat kerja di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026), Prabowo menegaskan tidak akan ada toleransi bagi praktik perizinan yang melanggar aturan.

Instruksi tegas itu bahkan disertai ultimatum waktu. Dari usulan awal dua minggu, Prabowo langsung memangkas menjadi hanya satu minggu untuk menyelesaikan evaluasi total terhadap ratusan IUP yang dinilai tidak jelas.

Ratusan Tambang Disorot, Diduga Langgar Aturan

Dalam arahannya, Prabowo Subianto mengungkap adanya ratusan tambang dengan status izin yang tidak transparan, bahkan beroperasi di kawasan yang seharusnya dilindungi.

Ia menyebut temuan tersebut didapat dari laporan yang masuk, termasuk hasil pengecekan langsung di lapangan. Kondisi ini dinilai berpotensi merugikan negara sekaligus mengancam kelestarian lingkungan.

“Saya dapat laporan, ada ratusan tambang enggak jelas, IUP enggak jelas di hutan lindung,” tegas Prabowo Subianto.

Di sisi lain, ia juga mengapresiasi sikap Kementerian Kehutanan yang dinilai masih konsisten dalam menjaga kawasan hutan dari aktivitas ilegal.

Perintah Langsung ke Menteri ESDM

Presiden secara langsung memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh izin tambang bermasalah.

Tidak hanya evaluasi, Prabowo juga menegaskan bahwa pencabutan izin harus dilakukan jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan aturan.

“Kalau enggak jelas, cabut IUP-nya. Kita sudah enggak ada waktu untuk terlalu kasihan,” ujarnya dengan nada tegas.

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah akan mengambil tindakan cepat dan tegas terhadap sektor pertambangan yang selama ini dinilai rawan penyimpangan.

Tenggat Dipangkas: Dari Dua Minggu Jadi Satu Minggu

Momen menarik terjadi saat diskusi antara Presiden dan Menteri ESDM terkait waktu penyelesaian evaluasi. Saat Bahlil Lahadalia mengusulkan waktu dua minggu, Prabowo langsung menolak.

“Dua minggu? Enak saja dua minggu. Nggak. Seminggu!” potong Prabowo Subianto.

Dengan keputusan ini, seluruh proses evaluasi dan pelaporan hasil harus rampung dalam waktu tujuh hari. Bahlil Lahadalia pun menyatakan kesiapan untuk menjalankan perintah tersebut.

Kepentingan Nasional Jadi Prioritas Utama

Dalam pernyataannya, Prabowo Subianto menegaskan bahwa kepentingan nasional harus berada di atas segalanya. Ia menolak segala bentuk intervensi kepentingan pribadi, kelompok, maupun relasi dalam pengelolaan sumber daya alam.

“Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat,” tegasnya.

Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan arah kebijakan pemerintah dalam menata ulang sektor pertambangan agar lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada negara.

IUP Bermasalah Akan Dicabut Menyeluruh

Presiden memastikan bahwa pencabutan izin tidak akan dilakukan setengah-setengah. Seluruh IUP yang tidak sesuai prinsip atau melanggar aturan akan dicabut secara menyeluruh.

Langkah ini juga disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kontrol negara terhadap sumber daya alam strategis.

“Kita cabut semua IUP yang tidak beres, harus di tangan negara,” tegas Prabowo Subianto.

Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat institusi pemerintah dalam mengelola sektor pertambangan secara lebih profesional dan bertanggung jawab.

Sinyal Keras Reformasi Sektor Tambang

Ultimatum yang dikeluarkan Presiden menjadi sinyal kuat dimulainya reformasi di sektor pertambangan nasional. Pemerintah tampak ingin menutup celah praktik perizinan yang selama ini kerap disorot, terutama di kawasan sensitif seperti hutan lindung.

Dengan tenggat waktu yang sangat singkat dan instruksi tanpa kompromi, langkah ini diperkirakan akan berdampak besar pada industri tambang dalam waktu dekat.

Kebijakan ini sekaligus menunjukkan arah baru pemerintahan Prabowo Subianto yang menempatkan penegakan aturan dan kepentingan negara sebagai prioritas utama. (agr/nsp)