Jakarta -

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengaku rencana pembangunan kantor untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pernah dianggarkan. Namun, rencana tersebut terhalang oleh efisiensi yang dilakukan.

"Sebetulnya sudah didesain dan dianggarkan, cuma terkena efisiensi," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, dilansir Antara, Sabtu (24/4/2026).

Menanggapi permintaan Kepala Satpol PP Satriadi Gunawan yang berharap pihaknya bisa memiliki kantor sendiri, Rano pun mengaku telah membahas hal ini dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

"Kemarin saya sempat bicara dengan Pak Gubernur, sepertinya kita harus evaluasi lagi masalah ini. Apalagi kita mau jadi kota global," ujar Rano.

Dia mengaku prihatin karena para personel Satpol PP di lapangan tak memiliki tempat istirahat yang memadai. Padahal, sebagai pelaksana penegakan peraturan daerah yang memiliki tugas lapangan besar, kesehatan personel Satpol PP merupakan hal penting.

Rano pun heran dengan kondisi Satpol PP DKI Jakarta yang hingga saat ini belum memiliki kantor sendiri. Karena instansi sebesar Satpol PP seharusnya memiliki markas komando (mako) yang memadai untuk menunjang operasional.

"Maaf, istilahnya kalau misal polisi tidak punya Polda kan aneh. Makanya kalau Satpol PP tidak punya mako, itu aneh," ujar Rano.

Sebelumnya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Satriadi Gunawan berharap jajaran Satpol PP DKI Jakarta memiliki kantor sendiri yang representatif guna menunjang kinerja dan meningkatkan kenyamanan kerja personel di lapangan.

"Jadi, Jakarta itu belum punya kantor Satpol PP. Kami masih numpang di Blok H, Balai Kota, di lantai 16. Kadang kalau ada kunjungan dari wilayah atau daerah, kami masih menerima di Balai Kota karena belum ada kantor sendiri," ungkap Satriadi di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, ketersediaan kantor Satpol PP DKI Jakarta sangat penting. Terlebih, Jakarta merupakan kota global serta dinobatkan sebagai kota teraman ke-2 se-ASEAN setelah Singapura.

Untuk itu, ia berharap ke depannya Satpol PP DKI Jakarta dapat memiliki kantor guna memonitor kinerja para personel yang saat ini berjumlah 5.000 orang.

"Kami sudah punya lahan di Cempaka Putih. Itu juga kemarin saya sampaikan sangat urgent untuk bisa mengontrol anggota kami. Kami juga sudah mengusulkan ke Pak Wagub saat kunjungan," jelas Satriadi.

(aik/aik)