JAMBI, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa volume sampah nasional saat ini telah mencapai angka sekitar 141 ribu ton per hari. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis untuk menekan angka timbulan sampah melalui pembangunan fasilitas Waste-to-Energy (WtE).

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, proyek WtE ini akan dibangun di 72 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Fasilitas ini diproyeksikan menjadi pilar utama dalam upaya pengurangan sampah nasional secara signifikan.

"(Terdapat) 72 kabupaten/kota yang berkontribusi mengurangi sampah sampai kurang lebih 4 ribu ton per hari," ujarnya saat ditemui di Danau Sipin, Kota Jambi, Sabtu (11/4/2026).

Baca juga: Warga Bali Panik Urus Sampah, Nyoman Parta Minta Jangan Membakar: Lebih Baik Kelihatan Kotor

Metodologi Beragam Sesuai Karakteristik Daerah

Untuk sisa sampah sekitar 100 ribu ton yang belum tertangani oleh proyek WtE, Hanif menjelaskan bahwa pemerintah akan menerapkan metodologi lain. Pendekatan ini akan disesuaikan dengan karakteristik demografi dan jenis sampah di masing-masing wilayah di tanah air.

Beberapa metode yang disiapkan antara lain refuse-derived fuel (RDF), biodigester, hingga sistem pengelolaan skala lokal yang telah mendapat kalibrasi dari kementerian terkait. Hal ini bertujuan agar penanganan sampah lebih fleksibel dan tepat sasaran.

"Sesuai arahan Bapak Presiden dilakukan metodologi yang lain yang bersesuaian karakteristik demografi di seluruh tanah air," katanya.

Baca juga: Kendal Akan Pasok 100 Ton Sampah ke Semarang, Diolah Jadi Bahan Bakar Alternatif RDF

Target Capaian 63 Persen dan Akhir Era Open Dumping

Hanif juga mendorong pemerintah daerah, termasuk di Jambi, untuk mulai menggencarkan pemilahan sampah langsung dari sumbernya. Menurutnya, sampah yang terpilah bisa menjadi berkah ekonomi, sedangkan yang tercampur hanya akan menjadi beban biaya dan musibah lingkungan.

Saat ini, capaian pengelolaan sampah nasional baru menyentuh angka 26 persen. Padahal, target dalam RPJMN meminta angka tersebut mencapai 63,41 persen pada tahun 2026. Selain itu, pemerintah berkomitmen menghentikan praktik pembuangan terbuka (open dumping) di seluruh Indonesia paling lambat pada Agustus tahun ini.

"Sampah yang dipilah sebagian akan menjadi berkah, sampah yang tidak dipilah akan menjadi musibah. Ini yang menjadi target nasional," imbuhnya.