Radar Jember - Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jember menjadi salah satu fokus dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 2025.

Sejumlah strategi mulai didorong untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan, terutama dari sektor aset daerah dan kinerja OPD penghasil. Salah satunya pembentukan badan khusus menangani aset daerah.

Langkah ini penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah keterbatasan dan efisiensi anggaran.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Edi Cahyo Purnomo, mendorong adanya komunikasi intensif antara OPD penghasil dengan Komisi C.

Menurutnya, semangat peningkatan PAD yang telah disampaikan bupati perlu segera diterjemahkan dalam langkah konkret di lapangan. DPRD pun meminta OPD lebih aktif menggali potensi yang selama ini belum tergarap optimal.

Selain itu, Edi juga mendorong pembenahan dalam pengelolaan aset daerah agar lebih optimal dan terarah. Ia mengusulkan pembentukan badan khusus yang menangani aset secara terpisah dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Sehingga pengelolaan bisa lebih fokus dan profesional.

"Pentingnya badan tersendiri yang berfokus pada pendapatan daerah didasarkan pada kebutuhan untuk mengoptimalkan PAD sebagai wujud otonomi dan kemandirian fiskal daerah," katanya, kemarin.

Ia menjelaskan, potensi aset daerah sangat besar dan mencakup berbagai sektor. Mulai dari tanah, bangunan, kendaraan dinas, hingga aset tak berwujud seperti software.

Bahkan, aset-aset yang saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal di lokasi strategis dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Jika dikelola secara serius, maka sektor ini diyakini mampu menjadi sumber PAD baru yang signifikan.

“Banyak aset seperti tanah dan bangunan di lokasi strategis yang bisa dikerjasamakan atau dimanfaatkan untuk menambah PAD,” ungkap anggota Komisi C DPRD Jember tersebut.

Tak hanya dari aset, Edi juga mendorong optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menyumbang PAD. Ia menilai besarnya penyertaan modal dari pemerintah daerah belum sebanding dengan hasil yang diperoleh.

Karena itu, pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk menggali sektor-sektor potensial yang bisa dikembangkan ke depan.

“BUMD ini penyertaan modalnya besar, tapi belum berbanding dengan pendapatan. Ini yang akan kami dalami di komisi,” tegasnya.

Ke depan, ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan terukur dalam meningkatkan PAD. Pemerintah daerah diminta tidak hanya menunggu regulasi, tetapi mulai menyiapkan strategi dan terobosan sejak dini agar potensi yang ada bisa segera dimanfaatkan.

Dengan langkah tersebut, diharapkan PAD Jember dapat meningkat dan memperkuat kemandirian daerah.

“Strateginya harus disiapkan dari sekarang, tidak bisa hanya menunggu aturan. Pemerintah daerah harus punya perencanaan yang jelas untuk meningkatkan PAD,” pungkasnya.

Sebagai informasi, PAD Jember pada 2025 ditargetkan sebesar Rp 1,154,37 miliar. Dari jumlah itu, terealisasi sebesar Rp 1,058,90 miliar. Artinya PAD mencapai 91,73 persen dari target. (kin/dwi)