Tidak Ada Haji Furoda Tahun Ini, Masyarakat Diminta Waspada Modus Penipuan di Medsos - Kompas
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa Pemerintah Arab Saudi tidak menerbitkan visa haji furoda pada tahun ini.
"Enggak ada, jadi tahun ini Arab Saudi tidak mengeluarkan visa haji furoda. Jadi, yang jelas visa yang legal itu namanya visa haji," kata Dahnil, di Kantor Kementerian Haji dan Umrah, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2026).
Karena itu, Dahnil mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap tawaran-tawaran keberangkatan haji yang muncul lewat media sosial.
Demi mencegah hal itu terjadi, Kemenhaj bersama Polri membentuk Satgas Pencegahan Haji Ilegal yang bertugas menindak segala bentuk modus operandi pemberangkatan haji non-prosedural alias ilegal.
Baca juga: KPK Dalami dari Pengusaha Rokok Haji Her soal Prosedur Baku Pengurusan Cukai
"Itu yang mau kami cegah. Makanya kalau itu tetap berulang, maka secara otomatis nanti pihak kepolisian akan melakukan penindakan secara pidana, itu kan modus penipuan," ujar dia.
Dahnil menegaskan bahwa saat ini secara aturan, hanya terdapat dua jalur resmi bagi masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji, yakni haji reguler dan haji khusus.
"Haji itu pasti ngantre dalam konteks kita hari ini, itu haji pasti ngantre. Paling lama sekarang 26, kalau dulu kan ada yang 49, 48, sekarang tuh 26 tahun. Kalau haji khusus itu paling lama sekitar 6 tahun," ucap dia.
Baca juga: Kakorlantas Sebut SIM-STNK Harus Diuji Berkala: Bukan Produk Administratif
Ia mengatakan, sebutan haji T-nol merupakan modus penipuan yang mengimingi jemaah langsung berangkat haji tanpa antre.
"Jadi, mau haji reguler ataupun haji non-reguler itu haji khusus. Tidak ada haji yang T-nol," kata Dahnil.
Menurut Dahnil, panjangnya antrean masa tunggu keberangkatan jemaah tidak terlepas dari jumlah pendaftar yang terus meningkat setiap tahunnya.
Baca juga: KPK Periksa Pengusaha Rokok Haji Her dalam Kasus Dugaan Korupsi di Bea Cukai
"Semakin banyak itu (pendaftar) semakin lama ngantre," kata Dahnil.
Oleh karena itu, pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penerapan model menyerupai sistem pembelian tiket langsung dari kuota yang diberikan Arab Saudi.
"Jadi, kita dikasih kuota oleh Arab Saudi 200.000. Kemudian kita tetapkan harganya berapa, nanti enggak perlu ngantre. Jadi, masing-masing langsung pesan siapa yang dapat, itu yang berangkat," kata dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang