JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp 240,1 triliun hingga akhir Maret 2026. Angka ini setara dengan 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), mendekati ambang 1 persen.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan meski demikian, pemerintah menilai posisi fiskal masih berada dalam jalur yang terkendali sesuai dengan desain APBN tahun berjalan.

"APBN mencatatkan defisit Rp 240,1 triliun (0,93 persen PDB)," kata Deni dalam keterangannya, Kamis (30/4/2026).

Baca juga: Bank Dunia dan IMF Tak Lagi Tanya Defisit APBN, Purbaya: Uang Kita Masih Banyak

Deni menegaskan, kinerja APBN hingga triwulan I-2026 tetap terjaga dan terukur, baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara.

Dari sisi penerimaan, realisasi pendapatan negara tercatat mencapai Rp 574,9 triliun atau 18,2 persen dari target APBN. Penerimaan ini masih didominasi oleh sektor perpajakan yang menjadi tulang punggung kas negara.

Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp 462,7 triliun atau 17,2 persen dari target. Rinciannya, penerimaan pajak mencapai Rp 394,8 triliun atau 16,7 persen, sedangkan kepabeanan dan cukai menyumbang Rp 67,9 triliun atau 20,2 persen.

Di sisi lain, belanja negara tercatat lebih tinggi dibandingkan pendapatan, sehingga mendorong terbentuknya defisit. Hingga akhir Maret, realisasi belanja negara mencapai Rp 815 triliun atau 21,2 persen dari pagu APBN.

Baca juga: Subsidi Energi, Defisit APBN, dan Efek Lanjutan jika AS-Iran Gagal Damai

Belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 610,4 triliun atau 19,4 persen, serta transfer ke daerah sebesar Rp 208,4 triliun atau 29,5 persen.

Lebih rinci, belanja kementerian/lembaga (K/L) terealisasi Rp 281,2 triliun atau 18,6 persen, sedangkan belanja non-K/L mencapai Rp 329,1 triliun atau 29,5 persen.

Untuk menutup defisit, pemerintah telah merealisasikan pembiayaan sebesar Rp257,4 triliun atau 37,3 persen dari target pembiayaan tahun ini.

Dengan komposisi tersebut, APBN hingga triwulan I-2026 mencerminkan pola awal tahun di mana belanja negara mulai akseleratif, sementara penerimaan masih dalam tahap pengumpulan.

Baca juga: Tekan Defisit APBN, Ekonom CORE: Bisa Realokasi Anggaran Program Prioritas

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat memaparkan kondisi defisit ini dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (6/4/2026).

Ia menyebut defisit awal tahun merupakan bagian dari desain anggaran.

“Jadi ketika ada defisit masyarakat bapak ibu jangan kaget. Memang anggaran kita desain defisit. Kalau belanja dibuat lebih merata sepanjang tahun, seharusnya kuartal pertama ini defisitnya lebih besar dibandingkan tahun lalu,” ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (6/4/2026).

Kenaikan belanja yang lebih cepat dari pendapatan mendorong defisit pada awal tahun.

Bahkan menurutnya Daya beli masyarakat masih kuat. Pertumbuhan terlihat pada konsumsi rumah tangga, penjualan ritel, dan penjualan kendaraan.

Baca juga: Purbaya Pastikan BBM Subsidi Tak Naik hingga Akhir Tahun, Defisit APBN Dijaga di Bawah 3 Persen

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

"Deadline" 60 Hari Terlewati, Trump Terancam Langgar Hukum Perang AS