KUALA LUMPUR: Dalam persaingan memperoleh minyak mentah Rusia, negara-negara Asia Tenggara dinilai memprioritaskan upaya mengatasi kelangkaan bahan bakar di dalam negeri. Potensi gesekan dengan sekutu seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa pendukung Ukraina dalam perang melawan Moskow cenderung diabaikan, menurut para analis.

Pada 17 April lalu, Ukraina mengkritik keputusan Amerika Serikat yang memperpanjang pengecualian yang memungkinkan Rusia tetap menjual minyak meski dikenai sanksi Barat. Pemerintahan Kyiv menilai pendapatan tersebut akan digunakan untuk membiayai perang.

Langkah Washington itu membuka jalan bagi pembelian minyak Rusia dan produk turunannya yang sudah di atas kapal di laut hingga 16 Mei.

Pemerintah AS beralasan bahwa kebijakan tersebut bertujuan meredakan krisis pasokan energi yang dipicu konflik dengan Iran yang dimulai pada Februari. Namun, kepada CNA, para analis  menyebut Washington kemungkinan tetap memandang negatif negara-negara yang membeli minyak dan gas Rusia.

Para pakar juga mengingatkan bahwa ketergantungan jangka panjang pada energi Rusia dapat meningkatkan daya tawar Moskow dalam hubungan bilateral, sekaligus berpotensi menimbulkan ketegangan dengan negara-negara Timur Tengah. Kawasan ini menjadi sasaran serangan Iran yang bersekutu dengan Rusia, dan juga memiliki kontrak pasokan minyak jangka panjang dengan sejumlah negara Asia Tenggara.

“Negara-negara harus mempertimbangkan apakah keuntungan jangka pendek dari membeli energi Rusia sepadan dengan konsekuensi jangka panjangnya,” ujar Yohanes Sulaiman, pakar hubungan internasional dari Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia.

Negara-negara anggota ASEAN, termasuk Filipina, Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan Myanmar, telah menunjukkan minat untuk membeli minyak dan gas Rusia di tengah menipisnya cadangan domestik.

Situasi ini terjadi seiring penutupan Selat Hormuz yang memicu kelangkaan pasokan di Asia Tenggara yang lebih dari separuh impor minyak dan gasnya pada negara-negara Teluk.

Akibatnya, negara-negara kawasan beralih ke sumber energi lain yang tersedia, relatif dekat, dan masih terjangkau demi mengamankan pasokan dalam waktu singkat, menurut para analis.

“Dalam konteks ini, Rusia menawarkan volume pasokan yang tersedia, dengan kargo yang sudah berada di laut dan bisa dialihkan ke lokasi yang membutuhkan,” ujar Abdelaziz Albogdady, manajer riset pasar dan strategi fintech di perusahaan jasa keuangan FXEM.

“Di saat yang sama, kebijakan pengecualian sementara dari AS membuat arus perdagangan ini tetap layak secara komersial meskipun ada sanksi.”

Namun, Albogdady mengingatkan bahwa dalam jangka panjang, ketergantungan pada pemasok yang “sensitif secara geopolitik” seperti Rusia dapat menimbulkan kerentanan serta memicu friksi dengan Amerika Serikat dan sekutunya.

“Selain itu, ketergantungan pada minyak Rusia juga meningkatkan risiko gangguan pasokan karena infrastruktur energinya kerap mengalami kerusakan,” katanya.

Di luar isu geopolitik, muncul pula pertanyaan apakah pasokan minyak Rusia mencukupi untuk memenuhi permintaan.

Ukraina telah melancarkan serangan terhadap infrastruktur energi Rusia di kawasan Laut Hitam dan Laut Baltik, yang mengganggu kemampuan negara itu untuk meningkatkan ekspor, kata Muyu Xu, analis senior minyak mentah di perusahaan data perdagangan global Kpler.

Xu kepada CNA menyebut kondisi tersebut menyebabkan ekspor Rusia “sedikit” menurun.

“Ukraina tidak puas dengan kebijakan pengecualian sanksi dari AS, sehingga mereka meningkatkan serangan drone terhadap infrastruktur Rusia,” ujarnya.

“Meski saat ini kondisi pasar sangat menguntungkan—Rusia bisa menjual minyak dengan harga lebih tinggi dan lebih banyak negara bersedia membelinya—kapasitas riil tetap menjadi persoalan.”

APAKAH CADANGAN MINYAK RUSIA CUKUP UNTUK DIEKSPOR?

Pekan lalu, Washington kembali memperpanjang pengecualian yang memungkinkan negara-negara membeli minyak dan produk turunan Rusia yang telah dimuat di kapal di laut, dengan masa berlaku sekitar satu bulan hingga 16 Mei.

Kebijakan terbaru ini menggantikan pengecualian sebelumnya selama 30 hari yang berakhir pada 11 April, dan tidak mencakup transaksi yang melibatkan Iran, Kuba, maupun Korea Utara.

Langkah tersebut diambil setelah sejumlah negara di Asia mendesak Washington agar membuka jalan bagi pasokan alternatif masuk ke pasar. Padahal, beberapa hari sebelumnya Menteri Keuangan AS Scott Bessent sempat menyatakan bahwa pengecualian untuk minyak Rusia tidak akan diperpanjang, lapor Reuters pada 18 April.

Utusan khusus Presiden Rusia Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, mengatakan, perpanjangan pengecualian dari AS itu akan mencakup tambahan 100 juta barel minyak Rusia, sehingga total volume yang tercakup dari dua periode pengecualian mencapai 200 juta barel.

Namun, berdasarkan data Kpler, sejak Maret Filipina menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang mengimpor kargo minyak dari Rusia, kata Xu.

Pada 14 April, Manila menyatakan tengah meminta izin kepada AS untuk membeli lebih banyak minyak mentah Rusia. Negara yang sangat bergantung pada impor ini mengamankan hampir 2,5 juta barel pada Maret untuk satu-satunya kilang minyaknya, setelah setidaknya empat juta barel pengiriman dari Timur Tengah dibatalkan sejak pecahnya perang AS-Israel melawan Iran.

Meski Xu mencatat negara-negara ASEAN lain juga sedang bernegosiasi untuk membeli minyak dari Rusia, ia mempertanyakan seberapa besar volume yang benar-benar bisa mereka peroleh.

“Karena saat ini sebagian besar kargo sudah diserap oleh India dan China, sehingga ketersediaan menjadi kendala,” ujarnya.

Pada 18 April, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan bahwa banyak negara benua Eropa dan Amerika yang sebelumnya menjatuhkan sanksi terhadap Rusia kini justru bersaing membeli minyaknya, menurut laporan media setempat.

Dengan menyinggung hubungan Malaysia yang “baik” dengan Rusia, ia mengatakan perusahaan minyak nasional Petronas akan melakukan negosiasi dengan Moskow untuk membeli minyak guna memastikan pasokan domestik tetap terjaga.

Asrul Sani, associate vice-president di firma penasihat strategis The Asia Group, menilai kunjungan Anwar ke Rusia sebanyak dua kali sejak menjabat mencerminkan sikap lama Malaysia yang pragmatis dan tidak berpihak dalam menjalin hubungan dengan kekuatan besar.

“Kemampuan memperoleh minyak Rusia pada akhirnya ditentukan oleh harga dan ketentuan sanksi yang berlaku. Sementara itu, arus ekspor Rusia banyak diserap oleh pembeli utama seperti China dan India, sehingga ruang bagi pasar kecil seperti Malaysia semakin sempit,” katanya kepada CNA.

Pada Desember 2022, koalisi internasional yang terdiri dari Amerika Serikat, negara-negara G7, Uni Eropa, dan Australia memberlakukan batas harga minyak Rusia untuk menekan pendapatan Moskow yang dapat digunakan membiayai perang di Ukraina tanpa mengganggu pasokan global.

Aturan ini membuat layanan maritim Barat—termasuk asuransi dan pengangkutan—hanya dapat digunakan untuk minyak Rusia yang diperdagangkan di bawah batas harga yang ditetapkan.

Wakil Perdana Menteri Thailand Phiphat Ratchakitprakarn mengatakan pada Maret bahwa negaranya juga telah berdiskusi dengan Rusia terkait potensi pembelian minyak mentah, dengan negosiasi yang masih berlangsung.

Nithin Prakash dari Rystad Energy menyebut akses Thailand bergantung pada sisa volume setelah pembeli utama mengamankan kargo, serta apakah harganya cukup menarik untuk dilakukan transaksi.

“Para pembeli besar terus menyerap sebagian besar volume, sehingga sisa yang ada biasanya diperdagangkan secara oportunistik,” ujarnya kepada CNA.

“Dalam praktiknya, Thailand cenderung membeli saat ada ketersediaan, bukan menjadi tujuan utama ekspor.”

Namun, Prakash menambahkan bahwa total biaya impor minyak Rusia yang lebih murah belum tentu memberikan keuntungan besar.

“Jika memperhitungkan jarak pengiriman yang lebih jauh, biaya angkut dan asuransi yang meningkat, serta kemungkinan penyesuaian pencampuran atau pengolahan, manfaat ekonomi bersihnya menjadi berkurang,” katanya.

Pada 13 April, Presiden Indonesia Prabowo Subianto bertemu Putin di Moskow untuk membahas perang yang berlangsung di Timur Tengah serta menjajaki kerja sama di bidang ekonomi dan energi.

Kunjungan kenegaraan tersebut dilanjutkan dengan pertemuan antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev keesokan harinya.

“Hasil pertemuannya cukup menggembirakan. Kita akan mendapatkan pasokan minyak mentah dari Rusia,” kata Bahlil dalam pernyataan pada 16 April, seraya menambahkan bahwa pengiriman bisa dimulai secepatnya pada April.

The Jakarta Post melaporkan bahwa Indonesia telah memperoleh komitmen dari Rusia untuk memasok hingga 150 juta barel minyak mentah dengan “harga khusus”, menurut utusan khusus Presiden untuk energi dan lingkungan hidup, Hashim Djojohadikusumo.

Hashim menyebut, kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan tiga jam antara Prabowo dan Putin pada 13 April, serta menekankan bahwa cadangan minyak strategis menjadi penyangga penting menghadapi potensi gejolak ekonomi global.

Meski kerja sama dengan Rusia dapat menjadi solusi jangka pendek, hal itu seharusnya tidak mengalihkan fokus Indonesia dari percepatan transisi menuju energi terbarukan, kata Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, lembaga pemikir berbasis di Indonesia.

“Apa yang kita hadapi saat ini pada dasarnya adalah krisis energi fosil, yang menunjukkan betapa rentannya sistem energi Indonesia terhadap guncangan geopolitik di luar kendalinya,” ujarnya kepada CNA.

“Selama Indonesia masih bergantung pada impor minyak dan gas petroleum cair (LPG), setiap konflik global akan langsung menekan anggaran negara, meningkatkan beban subsidi, dan mengganggu stabilitas ekonomi.”

Saat ini, negara-negara ASEAN pada dasarnya belum memiliki alternatif yang benar-benar layak selain Rusia untuk impor minyak, kata Xu dari Kpler.

Ia menyoroti bahwa negara-negara produsen minyak di Asia Tenggara lebih memprioritaskan pasokan untuk kilang domestik mereka sendiri. Selain itu, pembelian dari Afrika Barat, Amerika Latin, atau Amerika Serikat dinilai tidak realistis karena jarak yang terlalu jauh serta keterbatasan volume.

“Dengan perang ini, kita berbicara tentang kehilangan pasokan sekitar 11 hingga 12 juta barel per hari. Sangat sulit bagi negara-negara untuk menutup kekurangan tersebut atau menemukan sumber lain,” ujar Xu.

“Amerika Serikat mungkin bisa menambah sekitar 1 juta barel per hari, tetapi itu tidak sebanding dengan kehilangan 12 juta barel per hari.”

RISIKO GEOPOLITIK

Dalam kondisi seperti ini, Xu menilai negara-negara ASEAN tidak terlalu khawatir akan implikasi dari pembelian minyak Rusia terhadap hubungan dengan Ukraina atau negara lain.

“Mereka melihat cadangan minyaknya turun ke tingkat kritis. Jika pasokan tidak segera diamankan, konsekuensi ekonomi dan sosialnya bisa nyata,” tambahnya.

“Karena itu, kekhawatiran diplomatik bukan menjadi prioritas utama saat ini.”

Asrul dari The Asia Group menilai penolakan dari Ukraina kemungkinan tidak akan terlalu berpengaruh bagi Malaysia, karena pertimbangan domestik “mengalahkan risiko reputasi global”.

Menurutnya, langkah membeli minyak Rusia dapat memicu anggapan di antara mitra Barat utama bahwa Malaysia tengah menguji batas sanksi yang berlaku, sementara Putrajaya berupaya menarik investasi Barat di bidang semikonduktor dan infrastruktur digital.

“Hal ini juga bisa menguji posisi non-blok Malaysia yang selama ini dijaga dengan hati-hati, sekaligus memunculkan pertanyaan di Washington dan Brussels mengenai keandalan Putrajaya sebagai mitra strategis,” katanya.

Meski demikian, Asrul menegaskan bahwa tekanan domestik akan menjadi faktor yang “lebih menentukan” bagi Malaysia.

“Beban subsidi bahan bakar sudah tertekan oleh volatilitas harga global. Dengan pemilu yang semakin dekat, stabilitas harga energi menjadi prioritas politik,” ujarnya.

Malaysia dijadwalkan menggelar pemilihan umum berikutnya paling lambat pada Februari 2028.

Sejumlah anggota ASEAN yang dinilai lebih dekat dengan Rusia mulai mengambil langkah konkret.

Pada Maret, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh berkunjung ke Moskow selama empat hari dan bertemu dengan Putin, setelah sebelumnya pemimpin Rusia itu melakukan kunjungan kenegaraan ke Vietnam pada 2025.

Dalam kunjungan tersebut, produsen gas alam cair terbesar Rusia, Novatek, menandatangani kontrak awal dengan pembeli dari Vietnam dan menyatakan kesiapan untuk mulai memasok dalam waktu dekat, menurut laporan media setempat.

Menteri Listrik dan Energi Myanmar Ko Ko Lwin juga mengunjungi Moskow pada April untuk membahas pengamanan pasokan minyak mentah dan produk petroleum dengan harga khusus, berlandaskan “persahabatan bilateral” dalam skema pasokan jangka panjang, lapor media Irrawaddy.

Myanmar dan Rusia diketahui memiliki kemitraan strategis yang erat, dengan Rusia menjadi pemasok utama persenjataan sekaligus sekutu politik bagi junta militer Myanmar sejak kudeta 2021.

Albogdady dari FXEM menyebut perbedaan pendekatan negara-negara ASEAN mencerminkan variasi dalam orientasi geopolitik, prioritas ekonomi, toleransi risiko, serta kemampuan masing-masing dalam mengamankan sumber pasokan alternatif.

“Sebagian negara lebih menitikberatkan pada upaya menekan biaya impor dan menjaga ketahanan energi. Sementara negara lain, terutama yang memiliki keterkaitan lebih erat dengan sistem keuangan Barat atau eksposur lebih besar terhadap jaringan perdagangan global, cenderung lebih berhati-hati,” ujarnya.

“Selain itu, faktor teknis seperti konfigurasi kilang dan kesesuaian jenis minyak mentah Rusia, serta tingkat keparahan kekurangan pasokan, juga memengaruhi pengambilan keputusan.”

Meski demikian, Yohanes dari Universitas Jenderal Achmad Yani mengingatkan agar negara-negara ASEAN tetap berhati-hati dalam beralih ke minyak Rusia.

“Eropa tentu akan menyatakan ketidakpuasan karena hal ini memberi Rusia dana yang sangat dibutuhkan untuk melanjutkan serangannya di Ukraina,” ujarnya.

“Negara-negara Timur Tengah juga tidak akan menyukainya, bukan hanya karena berpotensi kehilangan pembeli tetap, tetapi juga karena Rusia merupakan sekutu Iran—negara yang belakangan menargetkan kapal dan kilang mereka dengan senjata serta teknologi Rusia.”

Rusia juga dapat memanfaatkan kondisi keterdesakan negara lain untuk mendorong kepentingannya, kata Teuku Rezasyah, pakar hubungan internasional dari President University, Indonesia.

“Rusia bisa menekan kerja sama ekonomi yang lebih luas, mendorong pembelian alutsista Rusia, atau bahkan mengarahkan negara-negara tersebut untuk sejalan dengan agenda global yang diusungnya,” ujarnya kepada CNA.

HANYA BERSIFAT SEMENTARA

Meski demikian, para analis menilai lonjakan minat terhadap minyak Rusia ini hanya bersifat sementara.

Prakash dari Rystad Energy mengatakan kilang-kilang kini mencari “tambahan volume” untuk membantu mengelola biaya di tengah kenaikan ongkos pengiriman dan harga produk akibat perang.

“Minyak mentah Rusia masuk dalam konteks ini, bukan sebagai pengganti jangka panjang, melainkan tambahan oportunistik ketika secara ekonomi menguntungkan,” ujarnya.

Xu dari Kpler menambahkan bahwa beberapa negara Asia Tenggara memiliki kontrak jangka panjang untuk membeli minyak mentah dari Timur Tengah, yang jaraknya relatif dekat dengan waktu pengiriman sekitar 20 hingga 30 hari melalui laut.

Ia menjelaskan, pengiriman minyak Rusia membutuhkan waktu sedikit lebih lama dan masih didominasi oleh pembeli dari China dan India yang telah memiliki jaringan serta mitra dagang mapan dengan Rusia.

“Saat ini, minyak Rusia lebih berfungsi sebagai solusi sementara untuk menutup kekurangan pasokan. Saya tidak melihat ada negara yang siap melakukan perubahan besar atau mendasar pada struktur energinya,” kata Xu.

“Mereka membeli minyak Rusia karena mudah diperoleh, lebih dekat, tersedia dalam jumlah cukup, dan murah. Ke depan, setelah perang ini berakhir, kemungkinan besar mereka akan kembali ke pola sebelumnya.”

Laporan tambahan oleh Nivell Rayda dan Jack Board

Ikuti saluran WhatsApp CNA Indonesia untuk dapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol lonceng.