JawaPos.com - Risiko kelaparan global meningkat di tengah peringatan pemerintah Inggris bahwa rantai pasok pupuk dunia harus segera dipulihkan dalam hitungan minggu untuk mencegah eskalasi krisis pangan. Gangguan distribusi akibat konflik di Iran telah mengguncang stabilitas sistem pangan global, terutama pada periode krusial musim tanam di berbagai wilayah.

Gangguan pengiriman melalui Selat Hormuz disebut telah menyebabkan kelangkaan pupuk dan bahan bakar, yang berdampak pada sektor pertanian di Eropa dan Amerika Serikat (AS), sekaligus menekan negara-negara berkembang yang lebih rentan terhadap lonjakan harga dan keterbatasan akses input pertanian. Kondisi ini terjadi pada periode krusial musim tanam yang menentukan hasil panen global tahun depan.

Melansir dari The Guardian, Selasa (19/5/2026), Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper menegaskan bahwa tekanan internasional harus segera digalang untuk membuka kembali jalur tersebut dan memastikan distribusi pupuk global kembali normal.

Cooper memperingatkan, "Dunia sedang berjalan tanpa kesadaran menuju krisis pangan global. Puluhan juta orang tidak boleh menjadi korban hanya karena satu negara menguasai jalur pelayaran internasional."

Menurutnya, keterlambatan pemulihan distribusi pupuk pada musim tanam di belahan bumi utara dapat berdampak panjang terhadap produksi pangan dunia.

"Musim semi adalah waktu tanam yang sangat krusial. Jika petani di belahan bumi utara tidak segera mendapatkan kepastian pasokan pupuk, dampaknya akan terasa hingga tahun depan," ujarnya.

Dia juga menekankan bahwa krisis ini tidak hanya memukul negara berkembang, tetapi juga negara maju. "Krisis ini berdampak pada negara maju dan berkembang, baik sektor swasta maupun publik," kata Cooper dalam konferensi di London yang membahas bantuan luar negeri dan pembangunan.

Selain itu, Cooper menyoroti perlunya memperkuat kerja sama internasional di tengah sistem global yang dinilainya tertinggal dari laju krisis yang terus berkembang. Dia menegaskan bahwa bantuan luar negeri bukan sekadar kebijakan kemanusiaan, tetapi juga kepentingan nasional Inggris, karena instabilitas global berdampak langsung pada harga energi dan pangan di dalam negeri.

Di sisi lain, tekanan terhadap negara-negara donor meningkat seiring pemangkasan anggaran bantuan luar negeri di sejumlah negara maju. Inggris diketahui memangkas bantuan dari 0,5 persen menjadi 0,3 persen pendapatan nasional bruto, sementara Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump membubarkan USAID, lembaga bantuan pembangunan internasional utama milik pemerintah AS. 

Sejalan dengan perubahan tersebut, sebagian pendanaan kini dialihkan ke skema lain, termasuk pendanaan iklim jangka menengah yang mencapai sekitar £2 miliar atau setara Rp 47,48 triliun (berdasarkan kurs Rp 23.740 per pound sterling) per tahun.

Di sisi lain, Cooper menegaskan, "Ketidakstabilan global pada akhirnya kembali berdampak pada negara-negara maju. Konflik dan gangguan di luar negeri berdampak langsung pada harga energi serta ketahanan pangan di dalam negeri, sehingga stabilitas global pada akhirnya juga memperkuat posisi Inggris."

Sementara itu, Konferensi Global Partnerships di London yang juga melibatkan Afrika Selatan menghasilkan sejumlah komitmen investasi, termasuk pendanaan iklim senilai £4,6 miliar (sekitar Rp 109,2 triliun) melalui British International Investment serta tambahan dukungan di sektor kesehatan dan teknologi. 

Namun, sejumlah organisasi kemanusiaan seperti Oxfam memperingatkan bahwa tanpa gencatan senjata dan pemulihan jalur perdagangan, risiko krisis pangan global tetap tinggi. Dengan ketegangan geopolitik yang belum mereda, dunia kini menghadapi tekanan ganda antara krisis energi, pangan, dan iklim yang saling terkait, menempatkan stabilitas global pada titik rawan yang semakin sulit dipulihkan.