Upaya perlindungan jemaah haji Indonesia kini diperluas hingga ke luar negeri. Kepolisian RI bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) merancang langkah strategis dengan menempatkan personel Polri di Arab Saudi guna memperkuat pengamanan dan penanganan kasus yang melibatkan warga negara Indonesia.

Rencana tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Komjen Pol Dedi Prasetyo Wakapolri dan Dahnil Anzar Simanjuntak Wakil Menteri Haji dan Umrah RI di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Dalam pertemuan itu, pemerintah menyoroti meningkatnya kompleksitas persoalan haji, termasuk maraknya kasus haji ilegal yang melibatkan WNI di luar negeri. Kondisi ini dinilai membutuhkan kehadiran langsung aparat Indonesia untuk mempercepat koordinasi dengan otoritas Arab Saudi.

“Kami melihat perlunya peran aktif Polri secara teknis di Arab Saudi agar penanganan kasus, khususnya yang menyangkut perlindungan jemaah, bisa lebih cepat dan efektif,” ujar Dahnil.

Ia juga mengungkapkan adanya kasus yang tengah ditangani aparat setempat, termasuk penangkapan tiga WNI terkait dugaan pemalsuan dokumen haji ilegal.

Menurutnya, hal tersebut menjadi sinyal kuat pentingnya pendampingan hukum bagi warga negara Indonesia di luar negeri.

Tak hanya itu, pemerintah juga tengah mematangkan rencana pelibatan unsur kepolisian dalam struktur Amirul Hajj secara lebih formal pada musim haji mendatang.
Bahkan, tahun ini Wakapolri dijadwalkan ikut mendampingi Amirul Hajj di Arab Saudi.

Menanggapi hal tersebut, Dedi menegaskan kesiapan penuh Polri untuk mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat perlindungan jemaah.

“Polri siap memperkuat kerja sama dengan otoritas keamanan Arab Saudi, baik dalam pencegahan maupun penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran yang merugikan jemaah Indonesia,” tegasnya.

Ia menambahkan, kehadiran personel Polri di Arab Saudi diharapkan mampu memberikan perlindungan menyeluruh, mulai dari proses keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.

Di sisi lain, penguatan juga dilakukan di dalam negeri melalui sinergi lintas lembaga dalam Satgas Penanganan Haji dan Umrah Ilegal untuk menekan praktik penipuan dan penyelenggaraan haji nonprosedural.(faz/bil)