Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mewajibkan penjualan sejumlah komoditas ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia satu pintu melalui BUMN.

Prabowo menyebut, tiga komoditas ekspor utama Indonesia yang akan pertama kali diterapkan mekanisme baru ini yaitu minyak kelapa sawit (CPO), batu bara dan paduan besi (fero alloy), yang disebut devisa hasil ekspornya setahun bisa mencapai US$65 miliar atau setara Rp1.100 triliun.

"Penerbitan PP ini adalah langkah stategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, fero alloys kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal," ujarnya pada rapat paripurna DPR dalam rangka penyampaian KEM PPKF 2027, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Prabowo menjelaskan, dalam mekanisme itu hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan terkait. Dia menyebut skema tersebut sebagai bentuk fasilitas pemasaran atau marketing facility.

Tujuan dari regulasi baru ini adalah untuk memperkuat pengawasan dan memberantas praktik underinvoicing, transfer pricing, serta dugaan pelarian devisa hasil ekspor (DHE).

"Kebijakan ini akan mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara. Kita berharap penerimaan kita bisa seperti Meksiko dan Filipina," ujarnya.

Adapun, Prabowo menyebut ekspor CPO Indonesia sepanjang tahun lalu menghasilkan devisa US$23 miliar atau setara Rp391 triliun. Kemudian, batu bara menghasilkan US$30 miliar atau setara Rp510 triliun.

Selain itu, ekspor paduan besi atau fero alloys mencapai US$16 miliar atau setara Rp272 triliun. Tiga komoditas ini menyumbang total devisa lebih dari US$65 miliar atau setara Rp1.100 triliun.

Namun, dia menyebut rasio belanja maupun penerimaan Indonesia terhadap PDB masih di bawah negara-negara G20 seperti India, Filipina maupun Meksiko.

"Kita harus introspeksi dan sadar, berani bertanya kenapa kita tidak bisa kelola ekonomi kita," pungkasnya.