JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menceritakan, pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia berawal dari temuan pemerintah terkait dugaan praktik under-invoicing dan transfer pricing dalam ekspor komoditas sumber daya alam (SDA).

Purbaya mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya beberapa kali membahas persoalan under-invoicing dalam rapat kabinet.

Menurut dia, praktik tersebut membuat Indonesia kehilangan potensi penerimaan negara dalam jumlah besar.

Baca juga: Airlangga: Danantara Sumberdaya Indonesia Jadi BUMN Khusus Pengelola Ekspor SDA

“Bapak Presiden kan cerita under-invoicing. Ini bukan pertama beliau menceritakan itu di rapat kabinet,” ujar Purbaya dalam konferensi pers Penyampaian KEM PPKF 2027 di DPR RI pada, Rabu (20/5/2026).

Sebagai Menteri Keuangan, Purbaya mengaku langsung menindaklanjuti isu tersebut dengan mendatangi National Single Window (NSW) di bawah Kementerian Keuangan untuk menelusuri data ekspor-impor.

Namun, saat itu, ia mengaku belum mendapatkan jawaban yang memadai terkait dugaan praktik manipulasi harga ekspor.

Investigasi pengapalan

Oleh karena itu, ia membentuk tim khusus berisi sejumlah pegawai Kementerian Keuangan yang disebut untuk melakukan investigasi dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Baca juga: Prabowo Bentuk BUMN Khusus Ekspor, Namanya PT Danantara Sumber Daya Indonesia

Purbaya kemudian meminta tim tersebut menelusuri pengapalan ekspor crude palm oil (CPO) dari 10 perusahaan secara acak.

Setiap perusahaan dipilih tiga pengapalan secara random untuk dibandingkan data harga ekspornya.

Dari penelusuran tersebut, pemerintah menemukan pola perusahaan Indonesia menjual komoditas ke anak usaha mereka di Singapura sebelum akhirnya dikirim ke Amerika Serikat.

Menurut dia, pengiriman barang secara fisik dilakukan langsung dari Indonesia ke Amerika Serikat, tetapi dokumen transaksi terlebih dahulu “diputar” melalui Singapura.

Baca juga: Bos Danantara Pede Pasar Saham Indonesia Bakal Kembali Bangkit

“Kapalnya langsung dari Indonesia ke Amerika misalnya, tapi kertasnya dimainkan di Singapura,” ujar Purbaya.

Ia mengatakan, pemerintah kemudian menggunakan data impor Amerika Serikat yang diperoleh melalui perusahaan penyedia data internasional untuk membandingkan harga ekspor dari Indonesia dengan harga jual di negara tujuan.

Hasilnya, harga komoditas yang dijual ke Amerika Serikat disebut bisa mencapai dua kali lipat dibanding harga ekspor dari Indonesia ke Singapura.

“Kapalnya sama, volumenya sama, tapi price-nya beda,” kata dia.

Baca juga: Kredit Murah Rp 1.200 T untuk UMKM, Menteri Maman: Kami dan Danantara sedang Siapkan Formulasinya

Potensi kehilangan penerimaan negara

Menurut Purbaya, dari temuan itu, pemerintah berpotensi kehilangan sekitar separuh potensi penerimaan negara dari sektor ekspor komoditas.

Temuan serupa juga disebut terjadi pada ekspor batu bara ke India melalui pola transfer pricing antarperusahaan afiliasi.

Akibat praktik tersebut, laba perusahaan di Indonesia tercatat kecil atau bahkan rugi sehingga berdampak pada penerimaan pajak penghasilan negara.

“Di situ saya juga rugi pajak penghasilan. Jadi saya rugi banyak,” kata Purbaya.

Baca juga: Bos Danantara: Dunia Sudah Masuk Era AGI, Bursa RI Masih Andalkan Bank dan Tambang

Karena itu, pemerintah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia untuk menghilangkan potensi praktik manipulasi ekspor tersebut secara struktural.

Menurut dia, kehadiran badan usaha milik negara (BUMN) khusus ekspor itu diharapkan dapat memperkuat pengawasan perdagangan komoditas strategis sekaligus menjaga penerimaan negara.

“Lembaga yang ditelepon Pak Presiden nanti itu menghilangkan secara struktural potensi tadi,” ujar Purbaya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Iran Kembali Bangun Kekuatan, Klaim Siap Hancurkan AS jika Trump Bertindak Bodoh Lagi