Rektor UII Tolak Kampus Kelola MBG, Sebut Bisa Ganggu Nalar Kritis dan Demokrasi - Radar Tuban
Rektor UII Tolak Kampus Kelola MBG, Sebut Bisa Ganggu Nalar Kritis dan Demokrasi
RADARTUBAN - Rektor Universitas Islam Indonesia, Fathul Wahid, menyatakan penolakannya terhadap keterlibatan perguruan tinggi dalam pembangunan dan pengelolaan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menilai kampus perlu menjaga peran strategisnya, termasuk mempertahankan nalar kritis terhadap kebijakan publik.
Menurut Fathul, perguruan tinggi memiliki mandat utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan, riset, serta pengabdian kepada masyarakat. Keterlibatan dalam operasional program pemerintah seperti MBG dinilai berpotensi mengalihkan fokus tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa kampus tidak seharusnya dibebani peran teknis yang dapat mengaburkan fungsi utamanya. Bahkan, ia menilai program MBG berpotensi mengganggu iklim demokrasi di lingkungan akademik jika tidak dikelola secara proporsional.
“Peran kampus bisa tereduksi jika terlalu jauh masuk dalam operasional program pemerintah,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Fathul turut menyoroti besarnya alokasi anggaran MBG yang dinilai dapat memengaruhi ruang fiskal, termasuk berpotensi menggeser prioritas pada sektor pendidikan. Ia menilai belum ada jaminan bahwa anggaran tersebut sepenuhnya tepat sasaran bagi kelompok yang membutuhkan.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa perguruan tinggi bukanlah pelaksana teknis program pemerintah. Menurutnya, menjadikan kampus sebagai pengelola dapur MBG berisiko mereduksi posisi institusi akademik menjadi sekadar pelaksana kegiatan.
Fathul berpandangan masih banyak agenda penting yang harus menjadi prioritas kampus, seperti peningkatan kualitas riset, penguatan ekosistem akademik, serta upaya mengejar daya saing global.
Dalam berbagai kesempatan, ia dikenal sebagai salah satu pimpinan perguruan tinggi yang aktif menyuarakan kritik terhadap kebijakan MBG.
Ia juga pernah terlibat dalam aksi masyarakat sipil yang menyoroti dampak program tersebut, termasuk isu keracunan massal di sejumlah daerah.
Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam implementasi program MBG, termasuk melalui pembangunan dapur layanan gizi di kampus.
Namun demikian, Fathul menyebut hingga saat ini belum ada instruksi resmi yang diterima pihaknya terkait kewajiban pendirian dapur MBG di kampus.
Ia juga menyatakan bahwa isu tersebut belum menjadi pembahasan khusus di kalangan rektor perguruan tinggi.(*)