Merahputih.com - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026 memastikan pengawasan ketat terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini guna menjamin hak-hak jemaah terpenuhi secara manusiawi. Fokus pengawasan meliputi pemondokan, katering, fasilitas di Armuzna, hingga penindakan tegas terhadap dugaan pungutan liar (pungli) yang menyasar jemaah lansia.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menyatakan bahwa pengawasan tahun ini tidak boleh sekadar menjadi formalitas belaka. Timwas berkomitmen memverifikasi kesesuaian fasilitas di lapangan dengan keputusan Panja dan rapat kerja pemerintah.

Baca juga:

Suhu Makkah Tembus 42 Derajat Celsius, Calon Haji Indonesia Diminta Hemat Tenaga

Temuan Kamar 'Sarden' dan Jarak Hotel yang Melenceng

Timwas menerima laporan serius mengenai kondisi pemondokan di Madinah yang dinilai tidak layak. Terdapat indikasi kamar hotel yang seharusnya berkapasitas empat orang, justru dipaksakan untuk dihuni hingga dua belas jemaah.

“Ini sudah tidak manusiawi. Kalau tempat tidur memang bisa ditambah, tapi kamar mandi hanya satu. Jemaah akhirnya harus rebutan,” tegas Abdul Wachid usai Rapat Timwas Haji DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/5).

Selain masalah kapasitas, Timwas menyoroti adanya hotel jemaah yang berjarak hingga 13 kilometer dari titik layanan utama. Padahal, standar maksimal yang disepakati Panja Haji DPR RI hanya sejauh 4,5 kilometer.

Polemik Kesiapan Tenda Arafah dan Bahaya Kepadatan di Mina

Perbedaan data kesiapan tenda di Arafah antara pemerintah dan temuan lapangan menjadi perhatian khusus. Jika pemerintah mengklaim kesiapan sudah menyentuh 75 persen, data yang diterima DPR menunjukkan angka tersebut baru mencapai 48 persen.

Kondisi di Mina juga terancam mengalami kepadatan ekstrem. Tanpa program Tanazul (pengurangan kepadatan) yang optimal, satu jemaah diprediksi hanya mendapatkan ruang seluas 0,70 meter persegi di dalam tenda.

Baca juga:

Angka Kematian Jemaah Haji Meningkat, Pemerintah Didesak Perkuat Fasilitas Medis

“Kalau satu orang hanya mendapat ruang sekitar 0,70 meter, itu praktis hanya cukup untuk jongkok. Tujuannya (Tanazul) supaya jemaah lebih nyaman dan tidak overload di tenda,” jelas Wachid.

Terkait isu pungli, Wachid mengungkap adanya laporan pungutan terhadap jemaah lansia oleh oknum petugas daerah. Ia menegaskan bahwa pendampingan lansia adalah kewajiban petugas dan tidak boleh membebani jemaah dengan biaya tambahan apa pun. Anggota Timwas dijadwalkan berangkat secara bertahap mulai 16 Mei 2026 untuk menyisir langsung kondisi di Madinah dan Makkah.