Tokoh masyarakat Kaltim, Harbiansyah Hanafiah, mendesak anggota dewan konsisten mengawal usulan Hak Angket Kinerja Gubernur Kaltim demi menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Minggu, 17 Mei 2026 02:01:11

Tokoh masyarakat Kalimantan Timur, Harbiansyah Hanafiah, secara tegas meminta para anggota dewan untuk berkomitmen mengawal usulan hak angket. Desakan ini muncul setelah persetujuan aspirasi masyarakat terkait evaluasi kinerja pemimpin daerah.

Harbiansyah menekankan pentingnya perjuangan konsisten terhadap usulan tersebut hingga pelaksanaan sidang pleno di legislatif. Hal ini demi memastikan aspirasi rakyat tidak hanya didengar, namun juga direalisasikan secara konkret di Samarinda.

Usulan hak angket ini didasari oleh evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Gubernur Kaltim yang murni berasal dari realitas di lapangan. Tuntutan ini merefleksikan ketidakpuasan publik yang meningkat terhadap kebijakan strategis daerah.

Desakan Konsistensi Pengawalan Hak Angket

Inisiator Masyarakat Peduli Kalimantan Timur (MPKT), Harbiansyah Hanafiah, menegaskan bahwa para wakil rakyat sudah sepatutnya melaksanakan kehendak rakyat. Ia mengingatkan agar masalah ini tidak menjadi catatan buruk dalam demokrasi yang dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat pada Pemilu 2029.

Pernyataan keras ini muncul menyusul berhembusnya isu mengenai adanya partai politik yang mencoba mengevaluasi ulang atau menarik dukungan terhadap hak angket. Tindakan semacam itu dianggap tidak etis karena mempermainkan aspirasi publik demi kepentingan politik praktis.

Harbiansyah, yang juga mantan tokoh olahraga Kaltim, menekankan bahwa usulan hak angket ini adalah murni aspirasi dari realitas di lapangan. Oleh karena itu, ia berharap dewan dapat menjaga integritas dan komitmennya.

Kebijakan Strategis dan Kepentingan Publik

MPKT, yang dipimpin oleh Harbiansyah bersama akademisi, pengusaha, mantan birokrat, dan tokoh olahraga daerah, telah menyampaikan bahwa gerakan ini dipicu oleh meningkatnya ketidakpuasan publik. Ketidakpuasan ini terutama terkait kinerja serta kebijakan Gubernur Kaltim saat ini.

Harbiansyah menilai beberapa kebijakan strategis daerah tidak lagi mencerminkan kepentingan publik secara luas. Sebaliknya, kebijakan tersebut cenderung lebih condong pada kepentingan politik dan bisnis kelompok tertentu.

Mengutip ungkapan Jawa, "Ngono yo ngono tapi ojo ngono," Harbiansyah menyampaikan sindiran halus sekaligus peringatan keras. Ungkapan ini berarti "Begitu ya begitu, tetapi jangan begitu," yang dalam konteks kekuasaan menyiratkan agar pemimpin tidak bertindak sewenang-wenang dan melampaui batas etika.

Pentingnya hak angket ini tidak hanya terletak pada evaluasi kinerja semata, tetapi juga sebagai instrumen vital dalam menjaga checks and balances kekuasaan. Ini adalah bentuk nyata partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat banyak, bukan segelintir elite. Proses ini diharapkan dapat menjadi preseden positif bagi transparansi dan akuntabilitas di masa depan, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif sebagai representasi suara mereka.

Profil Harbiansyah Hanafiah: Tokoh Multisektoral Kaltim

Harbiansyah Hanafiah dikenal sebagai salah satu tokoh multisektoral yang cukup berpengaruh di Kalimantan Timur. Rekam jejaknya yang panjang mencakup berbagai bidang, menjadikannya figur penting dalam dinamika politik dan sosial daerah.

Dalam dunia parlemen dan politik, ia pernah menjabat sebagai Anggota MPR RI Utusan Daerah Kaltim dari Fraksi Golkar. Ia juga merupakan mantan tokoh senior Partai Golkar dan pernah memimpin DPW Partai NasDem Kaltim.

Selain itu, Harbiansyah adalah inisiator gerakan MPKT serta tokoh senior Pemuda Pancasila Kaltim. Kontribusinya juga besar di dunia olahraga, pernah menjadi Ketua Pengda PSSI Kaltim, Ketua Umum KONI Kaltim, serta Wakil Ketua Umum Badan Tim Nasional (BTN) PSSI.

Ia juga merupakan pendiri sekaligus pemilik klub sepak bola legendaris lokal, Pusam (Putra Samarinda), dan pernah dipercaya sebagai Waketum PB Percasi di tingkat nasional. Di dunia usaha, Harbiansyah aktif sebagai mantan Ketua Umum Kadin Kaltim dan Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI Kaltim).

Sumber: AntaraNews

Tokoh Kaltim Harapkan Audiensi dengan Presiden Prabowo, Soroti Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Sejumlah tokoh senior Kalimantan Timur yang tergabung dalam MPKT harapkan audiensi dengan Presiden Prabowo Subianto untuk sampaikan keprihatinan tata kelola pemerintahan Kaltim.

Kemendagri: Pemimpin Berintegritas Tidak Melanggar Sumpah Jabatan

Kemendagri terus mengingatkan kepala daerah agar tidak melanggar hukum, termasuk melakukan tindak pidana korupsi.

DPRD Kapuas Kawal Aspirasi, Ternyata Ada 10 Tuntutan Mahasiswa yang Siap Dikawal!

Ketua DPRD Kapuas Ardiansah menegaskan komitmennya dalam mengawal aspirasi mahasiswa dan masyarakat. Apa saja tuntutan yang akan DPRD Kapuas Kawal Aspirasi mereka?

Cak Imin Klaim Belum Ada Lobi dan Tawaran Jabatan agar PKB Tak Ikut Hak Angket Pemilu 2024

Cak Imin mengungkapkan belum ada lobi dan tawaran dari pemerintah atau paslon Prabowo-Gibran untuk menolak hak angket kecurangan Pemilu 2024.

Terancam 15 Tahun Penjara, Dua Pendemo Jadi Tersangka Blokade Jalan Pantura Pati

Polresta Pati menetapkan dua orang sebagai tersangka dugaan blokade Jalan Pantura Pati-Juwana yang memicu kemacetan parah, dengan ancaman hukuman berat menanti mereka.

Tok! DPR Setujui Pansus Hak Angket Haji 2024

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar memimpin jalannya rapat paripurna yang menyetujui pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket pengawasan haji 2024.

Respons Ganjar soal Gugatan PDI Perjuangan ke PTUN

Soal hak angket, Ganjar menyerahkan masalah itu ke partai politik dan anggota DPR RI.

Sikap PKB dan PKS soal Hak Angket Usai Putusan MK

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menambahkan, digulirkannya hak angket tersebut karena ingin meluruskan proses demokrasi.

PKS Bakal Kembali Gulirkan Isu Hak Angket Masa Sidang Selanjutnya

Muzzammil menyadari F-PKS tidak bisa sendiri dalam mengajukan hak angket karena terbentur dengan syarat pada UU Nomor 17 Tahun 2014.