Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (5/5/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan posisi utang pemerintah yang mendekati Rp 10.000 triliun masih dalam kondisi aman dan terkendali. Menurut dia, rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) masih berada di kisaran 40 persen, sehingga relatif lebih rendah dibanding banyak negara lain.

Purbaya mengatakan, ukuran kesehatan utang negara tidak bisa hanya dilihat dari nominal semata. Yang lebih penting, kata dia, adalah kemampuan ekonomi nasional dalam mengelola dan membayar kewajiban tersebut.

"Kalau kita lihat acuan yang paling ketat di Eropa, rasio utang ke PDB berapa? 60 persen. Kita masih jauh, kenapa lo nanya lagi? Masih aman, masih sekitar 40 persen lebih sedikit, jadi aman," kata Purbaya dalam Media Briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (11/5).

Ia juga membandingkan rasio utang Indonesia dengan sejumlah negara lain yang dinilai jauh lebih tinggi. Singapura, misalnya, disebut memiliki rasio utang sekitar 180 persen terhadap PDB. Sementara Jepang mencapai sekitar 275 persen.

“Kalau dibanding negara lain, kita termasuk paling hati-hati. Dibanding Amerika juga, dibanding Jepang. Jepang 275 persen. Jadi, kalau dilihat dari itu, harusnya Anda muji-muji kita,” jelasnya.

Selain itu, Bendahara Negara juga mengungkapkan soal indikator rasio utang terhadap PDB menjadi tolok ukur yang lebih relevan untuk melihat kemampuan sebuah negara menanggung utang. Sebab, kapasitas ekonomi setiap negara berbeda-beda.

Purbaya kemudian mengibaratkan pengelolaan utang negara seperti perusahaan yang ingin memperluas usaha. Perusahaan besar dengan keuntungan tinggi, kata dia, tentu memiliki ruang lebih besar untuk berutang dibanding perusahaan kecil dengan pendapatan terbatas.

“Kalau satu perusahaan untungnya cuma Rp 1 juta, dia utang Rp 1 juta sudah kesusahan. Tapi kalau perusahaan yang untungnya Rp 100 juta, utang Rp 1 juta nggak apa-apa. Makanya dibagi rasio debt to GDP,” ungkapnya.

Untuk diketahui, utang pemerintah Indonesia tercatat sudah mencapai Rp 9.920,42 triliun. Angka tersebut berasal dari dua jenis Surat Berharga Nasional (SBN) dan pinjaman.

Adapun mayoritas utang pemerintah Indonesia hingga akhir Maret 2025 bersumber dari instrumen SBN sebesar Rp 8.652,89 triliun atau 87,22 persen, sisanya pinjaman yakni Rp 1.267,52 triliun atau 12,78 persen.