Apindo Optimis DSI Bakal Perkuat Tata Kelola Ekspor Tanpa Tambah Beban Dunia Usaha - Viva

Jakarta, VIVA – Asosiasi Pengusaha Indonesia alias Apindo menilai, kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) bakal makin memperkuat tata kelola ekspor bagi komoditas strategis di Tanah Air.

Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo, Chandra Wahjudi berpendapat, DSI akan berkomitmen untuk mendorong profesionalisme dalam kapasitas teknis, utamanya dalam menghadapi volatilitas komoditas global.

Terlebih, menurutnya DSI juga akan mengedepankan proses perekrutan talenta-talenta terbaik dari pasar (the best people from the market), yang merupakan wujud dari begitu kuatnya sinyal profesionalisme di lembaga tersebut.

"Komitmen DSI untuk merekrut profesional terbaik yang ada di market adalah sinyal positif. Hal ini juga menunjukkan bahwa DSI ingin bekerja secara profesional, serta responsif menghadapi dinamika geopolitik global," kata Chandra dalam keterangannya, Kamis, 25 Juni 2026.

"Hal ini tentunya akan membantu meredakan kekhawatiran investor, terkait kapasitas teknis lembaga baru tersebut," ujarnya.

Dia mengatakan, saat ini pelaku pasar sedang menunggu realisasi dari proses rekrutmen yang dijanjikan. Keterbukaan yang dinantikan dunia usaha antara proses rekrutmen yang terbuka, profil manajemen yang kredibel, serta kebijakan benturan kepentingan (conflict of interest) yang jelas. 

Chandra mengatakan, lembaga baru ini memiliki legitimasi kuat di mata pelaku usaha. Seluruh mandat operasionalnya harus berangkat dari hukum yang jelas, akuntabel, dan dijalankan tanpa menambah beban baru bagi dunia usaha.

"DSI dapat membantu menekan under invoicing melalui integrasi data dan analitik risiko, tanpa menambah layer perizinan," kata Chandra.

Lebih lanjut, Dia juga percaya DSI memiliki kapasitas teknis untuk membantu menekan praktik underinvoicing, yang menjadi salah satu perhatian utama pemerintah karena merugikan pendapatan negara. "Yang penting adalah kepastian prosedur dan ruang klarifikasi bagi eksportir agar iklim investasi tetap terjaga," ujarnya.

Chandra menambahkan, DSI juga dapat menjadi penegakkan tata kelola niaga dengan sistem pengawasan efektif, jika terhubung langsung dengan sektor perbankan, otoritas pelabuhan, bea cukai, dan pihak terkait lainnya.

Penggabungan data lintas sektoral ini diharapkan mampu menutup celah atau loopholes yang sering dimanfaatkan eksportir nakal. Upaya itu pun diharapkan tidak menambah beban administratif dan proses manual yang memberatkan pelaku usaha yang patuh.

"Mengenai kebijakan transisi yang dijadwalkan berlangsung hingga 1 Januari 2027, dunia usaha melihat pendekatan bertahap ini sebagai langkah positif. Kewajiban yang saat ini hanya berfokus pada pelaporan ekspor tanpa mengubah jalur perdagangan yang ada, memberikan waktu adaptasi memadai bagi pelaku pasar," ujarnya.