JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menyatakan, BGN akan menunda penambahan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran.

Menurut Nanik, kebijakan tersebut merupakan salah satu langkah yang ditempuh BGN untuk menata kembali pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih merata dan tepat sasaran.

“Jadi kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang. Dalam rangka efisiensi anggaran, maka hal yang kami lakukan adalah refocusing penerima manfaat (dan) moratorium dapur titik-titik baru,” jelas dia dalam jumpa pers di Kantor BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Baca juga: Jadi Kepala BGN, Nanik S Deyang Akan Lakukan Efisiensi Anggaran

Nanik menjelaskan, moratorium dilakukan karena saat ini jumlah pendaftar dapur MBG terus bertambah, sementara distribusinya dinilai belum merata.

Banyak dapur terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi, sedangkan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih kekurangan layanan.

Ia mengatakan, saat ini terdapat lebih dari 27.000 dapur yang telah beroperasi atau berada dalam tahap pelaksanaan.

“Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok enam saja. Sudah, enam saja. Jadi moratorium. Nah, lalu apakah nanti dibuka? Kalau kemudian setelah kita lihat kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya. Jadi kami beresin dulu. Beresin dulu,” ucap dia.

Baca juga: Ditunjuk Prabowo Jadi Kepala BGN, Nanik: Mohon Koreksi kalau Kami Salah

Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perluasan layanan MBG lebih diprioritaskan ke wilayah 3T yang hingga kini belum terjangkau secara optimal.

Saat ditanya kapan moratorium dapur SPPG itu mulai berlangsung, Nanik tak menjawab dengan detail.

"Secepatnya," kata dia.

Nanik lantas menegaskan bahwa tujuan utama dari kebijakan ini adalah demi memastikan pemerataan distribusi MBG bagi anak-anak penerima manfaat.

Baca juga: Dadan Cs Korupsi, Pimpinan DPR Akan Terus Tingkatkan Pengawasan ke BGN

“Pokoknya ya kan kita intinya pemerataan. Pemerataan itu dalam arti bukan pemerataannya dapurnya harus dapat PM itu, enggak. Tapi pemerataan dalam arti semua anak-anak harus dapat, tapi juga tidak dengan banyak dapur,” ujar Nanik.

“Kalau banyak dapur kan tidak efisien, karena kita sewa dapur toh. Nah, ini untuk kita rem dulu, rem dulu dan ditata. Berapa kira-kira misalnya satu kecamatan, satu kabupaten ini idealnya berapa. Ini, ini gampang banget, cepat,” imbuh dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Dapatkan lebih banyak kuota, pahami berita lebih cepat, dan gali konteks mendalam dari artikel KOMPAS.com.

"Bau Amis" Korupsi MBG: "Diendus" Publik Sejak Lama, Baru Disesali Prabowo Sekarang?