Medan(harianSIB.com)

Komite Perubahan Sepakbola Sumut (KPSU) menyesalkan langkah Pemerintah Kabupaten Deliserdang yang melakukan penagihan pajak terhadap penyelenggaraan Piala AFF U-19.

Wakil Ketua KPSU, Syawal Malau, menilai kebijakan tersebut kurang tepat di tengah upaya menyukseskan agenda sepak bola internasional di Sumatera Utara.

"Ketika Timnas Indonesia sedang berjuang membawa nama bangsa, seluruh elemen pemerintah seharusnya memberikan dukungan dan kemudahan. Fokus kita adalah menyukseskan event ini, bukan menambah beban penyelenggara," ujarnya di Medan, Selasa (16/6/2026).

Baca Juga:

• Yemima Sitanggang, Mahasiswi FK USU Asal Deliserdang, Masuk Top 20 Putri Otonomi Indonesia 2026

Menurut Syawal, Piala AFF U-19 tidak hanya menjadi ajang olahraga bergengsi, tetapi juga berdampak positif terhadap promosi daerah, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat. Ia juga mengapresiasi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang dinilai berkomitmen menghadirkan event olahraga internasional ke Sumut.

Sementara itu, Ketua Tokoh dan Legenda Sepak Bola Sumut, Petra Jaya Purba, mempertanyakan alasan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dijadikan dasar penagihan pajak terhadap event tersebut.

Menurutnya, Pemkab Deliserdang masih memiliki berbagai potensi pajak daerah yang dapat dioptimalkan. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan Piala AFF U-19 harus dipandang sebagai kepentingan bersama yang manfaatnya jauh lebih besar bagi daerah.

"Sumatera Utara sedang mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah agenda internasional. Kesempatan ini harus dijaga bersama demi kemajuan olahraga, citra daerah, dan perekonomian masyarakat," katanya.

Petra berharap seluruh pemerintah daerah di Sumatera Utara memperkuat kolaborasi dan memberikan dukungan penuh demi kesuksesan Piala AFF U-19 serta prestasi Tim Nasional Indonesia. Adapun trofi AFF U-19 2026 dimenangkan Australia. Thailand runner up, sedangkan Indonesia peringkat ketiga. (*)

Taput dan Tapteng Sepakat Buka Konektivitas Atasi Kemiskinan wilayah Terisolir

KPU Deliserdang Tambah 44 Anggota PPK Pasca Putusan MK