Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pemerintah fokus memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalankan operasional sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan, terlepas dari siapa pun pihak yang mengelolanya.

Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo menanggapi sorotan publik terhadap sejumlah pemilik dan pengelola SPPG yang disebut-sebut berasal dari kalangan kader Partai Gerindra.

“Termasuk mohon maaf, saya bukan sebagai Mensesneg ya, melainkan sebagai kader Partai Gerindra—karena ada juga dibawa-bawa nama partai—yang bisa kami sampaikan mewakili partai bahwa tentu tidak ada instruksi institusional,” ujar Prasetyo di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Kamis (11/6/2026).

Ia menyampaikan bahwa Partai Gerindra justru secara internal terus mengingatkan para kader yang terlibat dalam pengelolaan dapur SPPG agar senantiasa menjaga kualitas layanan dan memenuhi standar ketat yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kalaupun ada yang dianggap kader atau perorangan, ya itu tentu atas inisiatif masing-masing,” ucapnya.

Prasetyo menekankan kembali bahwa setiap pengelola SPPG, tanpa memandang latar belakangnya, wajib mematuhi seluruh ketentuan program dan menjaga kualitas layanan demi keberhasilan pelaksanaan program nasional MBG.

“Di dalam internal partai, kami berulang kali menekankan kepada saudara-saudara anggota Partai Gerindra yang memiliki dapur-dapur SPPG untuk wajib menjaga kualitas sebagaimana standar yang sudah kita tetapkan,” tegas Prasetyo.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang akan melakukan refocusing penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu yang dipertimbangkan adalah menghentikan pemberian MBG di sekolah-sekolah yang siswanya sudah memiliki akses gizi yang baik.

"Kami akan refocusing penerima manfaat. Rasanya tidak perlu kalau sekolah-sekolah yang tergolong mampu. Di rumah, kebutuhan gizinya kemungkinan juga sudah lebih baik," kata Nanik usai dilantik menjadi Kepala BGN di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).

BGN akan memfokuskan program MBG kepada anak-anak dan kelompok yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi. Pihaknya akan menghitung ulang jumlah penerima manfaat program tersebut.

"Apakah 63 juta penerima manfaat saat ini benar-benar membutuhkan, atau justru bisa dikurangi lalu dialihkan kepada mereka yang belum memperoleh MBG," ujarnya.

Selain itu, Nanik menegaskan BGN akan berfokus pada efisiensi anggaran agar tidak membebani keuangan negara. Namun, ia memastikan langkah tersebut tidak akan mengurangi kualitas gizi yang diterima para penerima manfaat.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah menghentikan sementara pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG baru. BGN juga akan mengevaluasi tata kelola 27.877 dapur MBG yang ada saat ini.

"Kami akan menata apakah dapur yang ada sudah mampu melayani kebutuhan penerima manfaat atau justru berlebih. Karena itu, untuk sementara kami tidak membuka dapur baru maupun pendaftaran baru," tutur Nanik. 

Menurut dia, sebaran dapur MBG saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Karena itu, BGN akan mengevaluasi kebutuhan dapur di setiap daerah.

"Kami akan menata kebutuhan dapur di masing-masing provinsi, misalnya Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Dari data yang kami miliki, dapur MBG masih menumpuk di Pulau Jawa," katanya.

"Setelah penataan selesai, baru kami hitung apakah perlu membuka kembali pembangunan dapur baru atau tidak," sambung Nanik.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6