JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ombudsman RI, Nuzran Joher melakukan pemantauan dan evaluasi terkait regulasi, kebijakan, serta tata kelola Sekolah Rakyat.

Pemantauan Ombudsman dilakukan di Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 9 Bandung dan Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 11 Bandung, Jawa Barat, pada Jumat (5/6/2026).

"Kita ingin melihat secara langsung dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo tentang Sekolah Rakyat. Ombudsman hadir dalam rangka ikut memberikan pengawasan eksternal terhadap pelayanan publik karena ini adalah kebijakan yang luar biasa," kata Nuzran dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2026).

Baca juga: Kemensos Jaring 600 Anak Jalanan di Jakarta Masuk Sekolah Rakyat

Setelah peninjauan di dua Sekolah Rakyat tersebut, Nuzran mengatakan Kementerian Sosial telah melakukan perbaikan-perbaikan atas saran dan masukan yang disampaikan oleh Ombudsman.

Menurutnya, perbaikan yang dilakukan terkait tata kelola seperti Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana, dan kurikulum.

"Ada delapan, beberapa item saran sudah dilaksanakan oleh pihak Kemensos, terkait dengan tata kelola, terutama dengan sumber daya manusia, sarpras dan kurikulum, dan kita kemarin sudah melihat perbaikan itu sehingga hari ini kami monitoring," jelasnya.

Baca juga: Dugaan Malaadministrasi Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat, 2 Pejabat Dicopot

Dari hasil kunjungannya, Nuzran juga menyampaikan beberapa masukan seperti dalam pencegahan malaadministrasi, rekrutmen SDM, hingga pengusulan lahan Sekolah Rakyat permanen.

"Ombudsman ingin melakukan penguatan untuk Kemensos dalam hal tata kelola, supaya dari awal kita dihulunya untuk memberikan saran, supaya nanti di hilir ini jangan terjadi masalah, jangan terjadi malaadministrasi," ujar Nuzran

Selain itu, ia juga menyoroti soal perekrutan SDM guru dan tenaga kependidikan yang saat ini tengah berlangsung.

Baca juga: Wamen PANRB Tekankan Pentingnya Kolaborasi Lintas Instansi dalam Penyelenggaraan Sekolah Rakyat

"Kita nanti akan juga memberikan beberapa masukan terkait nanti masalah rekrutmen tenaga pendidik. Karena ini sedang berlangsung, karena ke depan nanti ada (kurang lebih) 30 ribu siswa yang akan masuk," ungkapnya.

Tak hanya itu, Nuzran juga memberikan masukan terkait percepatan pembangunan Sekolah Rakyat.

Sebab, hal ini masih kerap menjadi persoalan khususnya dalam pengajuan lahan dari pemerintah daerah untuk Sekolah Rakyat permanen.

Baca juga: Mensos: Hasil Lelang 6,2 Kilogram Emas untuk Keluarga yang Butuh Bantuan

Menurutnya, kota-kota besar biasanya sulit mengusulkan lahan seluas sekitar 6 sampai 8 hektar karena ketersediaan lahan yang terbatas.

"Nah kami langsung mengusulkan pada hari ini menemukan beberapa temuan berarti tidak mesti harus 6 sampai 8 hektar tapi nanti dibikin luasannya dalam bentuk bertingkat," kata Nuzran.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Dapatkan lebih banyak kuota, pahami berita lebih cepat, dan gali konteks mendalam dari artikel KOMPAS.com.

Jimly Ungkap Ada Perintah agar Program MBG Tidak Diawasi