REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia memulai mengimplementasikan operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai badan ekspor satu pintu per 1 Juni 2026. Pada tahap awal, implementasi dilakukan dengan tiga komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy. 

“Implementasi akan berlaku mulai 1 Juni 2026 yang merupakan periode transisi dimana kegiatan ekspor berjalan seperti biasa oleh perusahaan yang bersangkutan. Namun demikian kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Persiapan Operasional PT DSI di Jakarta, Ahad (31/5/2026). 

Sponsored

Airlangga menyebut, dalam pelaporannya nanti akan dilayani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam format akses portal Ceisa 4.0. Implementasi tersebut akan dievaluasi dalam tiga bulan ke depan. 

“Dalam periode ini akan terus dilakukan evaluasi dalam tiga bulan pertama, dan evaluasi ini menjadi dasar bagi implementasi tahap berikutnya,” ujar dia. 

Sesuai dengan tahapan yang disiapkan, implementasi secara penuh bakal berlaku paling lambat 1 Januari 2027 mendatang. “Dengan demikian, para pengusaha ataupun para pelaku ataupun eksportir dan pihak-pihak yang terkait memiliki waktu cukup untuk melakukan penyesuaian,” tuturnya. 

Airlangga menerangkan, tiga komoditas strategis, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy akan menjadi fokus pada tahapan perdana implementasinya. Menurut catatan, ketiga komoditas strategis tersebut menyumbang 66,13 milliar dolar AS atau sebesar 23,4 persen dari total ekspor nasional pada 2025. 

“Ini (tiga komoditas strategis) adalah penopang surplus neraca perdagangan yang terjadi selama 71 bulan berturut-turut, dengan gambaran nilai ekspor batu bara sekitar 24,48 miliar dolar AS, kelapa sawit/CPO sebesar 24,42 miliar dolar AS, kemudian ferro alloy atau besi paduan sebesar 16,49 miliar dolar AS,” terangnya. 

Dengan mulainya implementasi badan ekspor satu pintu tersebut, Airlangga berharap kebijakan tersebut menjaga kepastian usaha, arus barang, dan realisasi ekspor. Ia juga menyebut, kontrak-kontrak yang telah berjalan tetap harus dihormati dengan mengacu kepada kesepakatan antara eksportir dan mitra dagangnya.

“Kebijakan ini menegaskan keadiran negara dalam mengelola sumber daya alam strategis secara terkoordinasi dan akuntabel, sehingga mengoptimalkan peran para pelaku ekspor dalam perekonomian nasional dan pemerintah terus menjaga dan menjamin transisi berjalan dengan lancar, terukur, dan tentunya iklim usaha tetap dijaga serta tentu Indonesia meningkatkan trust ataupun kepercayaan kepada mitra dagang di berbagai negara,” jelasnya.