Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memutuskan melakukan penataan menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama satu bulan ke depan setelah menemukan berbagai persoalan dalam pelaksanaannya. Langkah tersebut diambil menyusul arahan Presiden untuk melakukan perbaikan tata kelola dan manajemen program yang menjadi salah satu kebijakan utama pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengatakan program MBG merupakan kebijakan yang sangat baik, namun dalam pelaksanaannya ditemukan sejumlah masalah yang menjadi perhatian berbagai pihak. Karena itu, pemerintah memutuskan melakukan pembenahan melalui manajemen baru agar program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Menurut Zulhas, salah satu temuan yang menjadi perhatian serius adalah membengkaknya jumlah titik layanan dari rencana awal 21.000 titik menjadi 27.877 titik, atau bertambah 6.877 titik. Berdasarkan laporan dalam rapat koordinasi, penambahan tersebut berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran yang signifikan.

“Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.877 titik ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik,” ucapnya.

Ia menjelaskan, apabila setiap titik tambahan memerlukan biaya sekitar Rp 6 juta per hari, maka dalam satu bulan potensi pengeluaran tambahan dapat mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Dalam setahun, angka pemborosan tersebut diperkirakan bisa mencapai sekitar Rp 12 triliun.

Selain itu, pemerintah juga menemukan persoalan dalam pengembangan layanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Awalnya program direncanakan hanya mencakup sekitar 2.000 titik, namun kemudian melonjak menjadi 8.670 titik.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.138 titik bahkan telah memiliki surat keputusan dari Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga sejumlah investor telah menempatkan dana pembiayaan di perbankan.

“Peningkatan jumlah titik yang cukup besar ini akan menjadi salah satu fokus penyelesaian selama masa penataan satu bulan ke depan,” kata Zulhas.

Perbaikan kualitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga menjadi fokus utama selama masa pembenahan. Pemerintah menegaskan tidak ada toleransi terhadap persoalan keamanan pangan setelah munculnya sejumlah kasus keracunan dalam pelaksanaan program belakangan ini.

“Kita tidak ada zero tolerance terhadap keamanan pangan. Walaupun satu kasus, tidak boleh lagi ada yang keracunan,” ujar Zulhas tegas.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6