Ternate, Maluku Utara – Pemerintah Kota Ternate menghadapi tekanan fiskal setelah tunggakan pembayaran program Universal Health Coverage (UHC) kepada BPJS Kesehatan yang mencapai sekitar Rp 13 miliar belum juga terselesaikan. Kondisi tersebut meningkatkan risiko penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan yang dibiayai pemerintah daerah dan berpotensi mengganggu akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate, Amiruddin Abd Hamid, mengatakan kewajiban pembayaran kepada BPJS Kesehatan menjadi salah satu beban keuangan yang masih harus dituntaskan pemerintah daerah pada tahun ini.

Menurut dia, total utang bawaan Pemerintah Kota Ternate pada 2026 terdiri atas kewajiban kepada pihak ketiga sebesar Rp 8 miliar dan tunggakan BPJS Kesehatan sekitar Rp 13 miliar.

“Hutang bawaan Pemkot Ternate tahun 2026 untuk pihak ketiga sebesar Rp 8 miliar dan BPJS Kesehatan kurang lebih Rp 13 miliar,” kata Amiruddin, Jumat (19/6/2026).

Amiruddin menjelaskan kewajiban kepada pihak ketiga telah diselesaikan sepenuhnya. Namun, tunggakan kepada BPJS Kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan guna menghindari dampak langsung terhadap pelayanan publik.

Menurutnya, kegagalan memenuhi kewajiban pembayaran berpotensi memicu penghentian kepesertaan BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah daerah dalam skema UHC.

“Untuk hutang pihak ketiga sudah selesai dibayar. Yang tersisa ini hutang BPJS. Jadi kalau tidak dibayar, akan dilakukan pemutusan BPJS dan konsekuensinya masyarakat tidak bisa berobat,” ujarnya.

Pemerintah Kota Ternate, kata Amiruddin, dituntut menyediakan pembayaran dalam bulan ini untuk menjaga keberlangsungan program jaminan kesehatan masyarakat. Meski BPJS Kesehatan tidak mengharuskan pelunasan penuh dalam waktu dekat, pemerintah daerah setidaknya perlu menyiapkan pembayaran awal sekitar Rp 6 miliar hingga Rp 7 miliar.
“Bulan ini harus dibayar. Walaupun tidak langsung Rp 13 miliar, paling tidak harus ada pembayaran sekitar Rp 6 miliar sampai Rp 7 miliar,” katanya.

Namun, kemampuan fiskal daerah saat ini dinilai masih terbatas. Amiruddin mengakui pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam mencari sumber pembiayaan untuk memenuhi kewajiban tersebut di tengah tekanan keuangan yang ada. “Tapi dengan kondisi sekarang, mencari Rp 6 miliar saja susah,” tandasnya. (RFN/Red)